[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1da1e50-0c8b-4ca8-a397-7b0b784a1f73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 30 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Qanun Kabupaten Simeuleu No. 30 Tahun 2012","number","30","year","2012","published_date","2012-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Simeuleu","place_of_enactment","Sinabang","theme","RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2012
Qanun NO. 30, LD.2012/No.30
Qanun TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk tercapai efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan ruang maka pembangunan menara telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler, perlu dikendalikan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pengendalian atas Pembangunan Menara Telekomunikasi. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek,dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran,Tempat Pembayaran,Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Sanksi Administrasi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Pemeriksaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menetapkan dasar hukum untuk pemungutan retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi di Kabupaten Simeulue. Latar belakangnya adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan estetika lingkungan dalam penggunaan ruang, serta melaksanakan kewenangan daerah dalam pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi.
Tarif Retribusi: Sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara telekomunikasi.
Masa Retribusi: Jangka waktu 1 tahun.
Saat Terutang Retribusi: Pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi: Dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Kabupaten dan 20% untuk Pemerintahan Desa. Bagian Pemerintah Kabupaten digunakan untuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, pelayanan sosial, kegiatan pembangunan, dan insentif pemungutan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIMEULUE
QANUN OF SIMEULUE REGENCY
NUMBER 30 OF 2012
ABOUT
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIMEULUE,

\n\n \n \n

Considering:

that telecommunication towers are a vital supporting infrastructure in the provision of telecommunications and require the availability of land, buildings and airspace in order to cover signal range and capacity;
that in order to achieve effectiveness, efficiency and environmental aesthetics in the use and utilization of space, the construction of telecommunication towers, especially cellular telecommunication, needs to be controlled;
that based on the provisions of Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 as regulated again in the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public Works, Minister

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1da1e50-0c8b-4ca8-a397-7b0b784a1f73","actionData","errors"]