[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1d2e058-796d-42bb-9460-8b9b22783a97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan publik
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2014 No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menciptakan terwujudnya pelayanan publik di daerah yang berkualitas harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik;\r\nb. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas;\r\nc. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pelayanan publik di daerah meliputi:\r\na. pelayanan barang publik;b. pelayanan jasa publik; dan\r\nc. pelayanan administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n 63 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai penerima layanan dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari peraturan ini adalah: (1) mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait; (2) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik; (3) memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal; (4) mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (5) mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. \n\nKetentuan substansial mencakup pembentukan pembina, penanggung jawab, dan penyelenggara pelayanan publik di daerah. Bupati adalah pembina yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk adalah penanggung jawab yang bertugas mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk merupakan penyelenggara yang bertugas menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik. \n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik seperti kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan.","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi teguran tertulis.\n2. Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.\n3. Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.\n4. Penyelenggara tertentu yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.\n5. Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda.\n6. Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
ON
PUBLIC SERVICE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n \n

Considering :

that in order to create the realization of quality public services in the region, it must be based on the principles of public service;
that in order to fulfill the rights and obligations of the public to the public services received, it is necessary to have protection and certainty in a clear and firm manner;
that the Regional Government is obliged to prepare, stipulate and implement public service standards in the region as referred to in Article 20 of Law Number 25 of 2009 on Public Services;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Public Services;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1d2e058-796d-42bb-9460-8b9b22783a97","actionData","errors"]