[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1cb7f78-74d8-401b-9b54-61f9ffa9a386","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-07-09","effective_date","2019-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dompu","place_of_enactment","Dompu","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyandang disabilitas
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, BAGIAN HUKUM KABUPATEN DOMPU
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;\r\nb.\tbahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya;\r\nc.\tbahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya, sehingga diperlukan pengaturan dengan PeraturanDaerah\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyadang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \n •\tRuang lingkup penyelenggaraan Perlindungan penyandang Disabilitas,meliputi :\r\na.\ttugas dan tanggungjawab PemerintahDaerah;\r\nb.\tkesamaan kesempatan;\r\nc.\tAksesibilitas;\r\nd.\tRehabilitasi;\r\ne.\tBantuan Sosial;\r\nf.\tPemeliharaan TarafKesejahteraan Sosial;\r\ng.\ttanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas;\r\nh.\tpartisipasi dan peran sertamasyarakat;\r\ni.\tpenghargaan;\r\nj.\tpemberdayaan dan kemitraan\r\nk.\tsumber daya penyelenggara Perlindungan Penyandang\r\nl.\tDisabilitas; dan\r\nm.\tpembinaan dan pengawasan\r\n•\tRuang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas,meliputi:\r\na.\tgangguan penglihatan;\r\nb.\tgangguan pendengaran\r\nc.\tgangguan bicara\r\nd.\tgangguan motorik danmobilitas\r\ne.\tcerebralpalsy;\r\nf.\tgangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;\r\ng.\tAutis\r\nh.\tEpilipsi\r\ni.\ttourettes syndrome;\r\nj.\tgangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan\r\nk.\tretardasimental.\r\n•\tPemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019. \n - \n •\ttata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrtif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dalamPeraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan menenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai persyaratan dan kualifikasi, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalamPeraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja PenyandangDisabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), diatur dalamPeraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (4) diatur dalamPeraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan peraturan perundangundangan;\r\n•\tKetentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2), diatur dalamPeraturan Bupati;\r\n•\tKetentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.\r\n•\tPeraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.\r\n \n 60 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan. Latar belakang peraturan ini adalah pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya dan perlu dilindungi serta dipenuhi hak-haknya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas, melakukan pendataan, memberikan insentif dan disinsentif, serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak.\n2. **Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas:** Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan hukum. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.\n3. **Kesamaan Kesempatan:** Peraturan ini menjamin kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, kesehatan, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, kesempatan kerja, dan kehidupan sosial.\n4. **Aksesibilitas:** Pemerintah daerah wajib menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik pada sarana dan prasarana umum.\n5. **Rehabilitasi:** Peraturan ini mengatur rehabilitasi medik dan sosial bagi penyandang disabilitas.\n6. **Bantuan Sosial:** Pemerintah daerah memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.\n7. **Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial:** Pemerintah daerah memberikan perlindungan dan pelayanan untuk memastikan taraf hidup yang wajar bagi penyandang disabilitas.","transitional_provisions","1. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Semua badan usaha yang ada di daerah, wajib menyiapkan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban memberikan kesamaan kesempatan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah.\n3. Badan usaha yang tidak memberikan kesempatan kerja yang sama kepada penyandang disabilitas dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrasi, dan/atau penghentian sementara kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DOMPU
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF DOMPU REGENCY
NUMBER 01 OF 2019
on
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DOMPU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that human rights are fundamental rights that are naturally inherent in humans, are universal and lasting so that they must be protected, respected and maintained;
that persons with disabilities shall have the same rights as other people in obtaining their rights in all aspects of life and livelihood;
that persons with disabilities shall have the same rights as other people in obtaining their rights in all aspects of life and livelihood, so that regulation is needed by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1cb7f78-74d8-401b-9b54-61f9ffa9a386","actionData","errors"]