[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1cb5ee7-0687-48b4-b8b4-54bce8434c1e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-06-22","effective_date","2020-07-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","7ad52b5c-5c61-4ab1-a78d-dd24f9ef64db","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_name","Peraturan BNPT","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
2020
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN 2020 (726) : 109 hlm
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TENTANG Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang\r\nNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/\r\nLembaga untuk menetapkan Rencana Strategis\r\nKementerian/Lembaga;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nBadan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang\r\nRencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme Tahun 2020 – 2024; \n . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6216);\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang\r\nTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4664);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46\r\nTahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 30);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional\r\nTahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 10);\r\n6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 397); \n Pendahuluan\r\nVisi, misi dan tujuan \r\narah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan\r\ntarget kinerja dan kerangka pendanaan;\r\npenutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020. \n 109 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan BNPT yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat pendahuluan, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja, kerangka pendanaan, serta lampiran yang berisi data dan informasi kinerja yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra. Visi BNPT adalah 'Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong'. Misi BNPT mencakup implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi, tindakan pre-emtif dan preventif, optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis, pemulihan korban, deradikalisasi, kerja sama internasional, dan peningkatan reformasi birokrasi. Tujuan strategis BNPT meliputi penerapan kebijakan komprehensif, peningkatan pencegahan, penegakan hukum, pemulihan korban, deradikalisasi, kerja sama internasional, dan terwujudnya birokrasi profesional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336328/peraturan-bnpt-no-3-tahun-2025","70892d56-a675-4750-a4cc-008c9346ac8f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
STRATEGIC PLAN OF THE NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY
YEAR 2020 - 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY,

Considering:

that the provision of Article 19 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System mandates Ministries/Institutions to establish Strategic Plans for Ministries/Institutions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Counter-Terrorism Agency concerning the Strategic Plan of the National Counter-Terrorism Agency for 2020 – 2024;

In view of:

Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1cb5ee7-0687-48b4-b8b4-54bce8434c1e","actionData","errors"]