[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1c89242-86e4-45fb-ac17-2774cb658c74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngada","place_of_enactment","Bajawa","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anak-perlindungan-penyelenggaraan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2018/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa upaya memberikan perlindungan bagi anak sebagai salah satu kelompok rentan merupakan tanggungjawab utama Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia; bahwa di Kabupaten Ngada masih terdapat permasalahan anak yang berpotensi pada kurang terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan khusus; bahwa dibutuhkan sebuah kebijakan yang komprehensif dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan kekosongan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014. \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang LingkupSosial; III. Hak dan Kewajiban; IV. Pemenuhan Hak Anak; V. Perlindungan Khusus; VI. Sistem Data dan Informasi; VII. Perencanaan; VIII. Pembiayaan; IX. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; X. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018. \n 12 halaman; Penjelasan : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Ngada agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Latar belakangnya adalah masih adanya permasalahan anak yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak mereka.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan dan Tanggung Jawab: Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi dan melaksanakan kebijakan nasional perlindungan anak.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Hak dan kewajiban anak, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali.
Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terintegrasi dan sistematis.
Pembentukan Forum Partisipasi Anak untuk menyalurkan aspirasi anak.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait perlindungan anak.
Sistem penanganan kasus anak yang terintegrasi.
Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan khusus.
Sistem data dan informasi anak.
Perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan anak.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Anak: Berhak atas hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta wajib menghormati orang tua, guru, dan mencintai tanah air.
Masyarakat: Berkewajiban menciptakan lingkungan aman bagi anak, mencegah dan melaporkan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
Keluarga dan Orang Tua/Wali: Berkewajiban mengasuh, mendidik, melindungi anak, memberikan identitas, mencegah perkawinan usia anak, eksploitasi, dan memberikan pendidikan karakter.

","transitional_provisions","sanctions","1. Desa/kelurahan yang tidak menyediakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

REGIONAL REGULATION OF NGADA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2018
TENTANG
CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa upaya memberikan perlindungan bagi anak sebagai salah satu kelompok rentan merupakan tanggungjawab utama Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;
bahwa di Kabupaten Ngada masih terdapat permasalahan anak yang berpotensi pada kurang terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan khusus;
bahwa dibutuhkan sebuah kebijakan yang komprehensif dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan kekosongan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Ngada;
bahwa berdasarkan pertimbangan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1c89242-86e4-45fb-ac17-2774cb658c74","actionData","errors"]