[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1b5c0c4-6cbd-4e4d-b098-d632fa394a49","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024","number","33","year","2024","published_date","2024-12-09","effective_date","2024-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-PEMBINAAN-PASAR-PASARLELANGKOMODITAS-PERDAGANGAN
2024
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 33, BN 2024 (945) : 18 hlm.; jdih.kemendag.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas. \n Dasar hukum Permendag ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 2006, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2022, Perpres No. 75 Tahun 2022, Perpres No. 168 Tahun 2024, dan Permendag No. 29 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, meliputi ketentuan umum, penataan pasar lelang komoditas, pengembangan pasar lelang komoditas, pelanggaran dan sanksi, penyelesaian perselisihan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga dalam perdagangan komoditas melalui sistem lelang yang teratur.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pendirian Pasar Lelang Komoditas yang dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan perseroan terbatas setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. Pasar Lelang Komoditas terdiri dari Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward). Komoditas yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria standar mutu, merupakan komoditas unggulan, dan perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas.

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan sistem lelang, menetapkan mekanisme lelang, mengevaluasi calon anggota, menetapkan besaran iuran anggota, mengawasi penyelesaian kontrak, mencegah manipulasi harga, menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan, dan menjamin pelaksanaan transaksi. Anggota Pasar Lelang Komoditas wajib menempatkan Jaminan Transaksi sebelum mengikuti lelang. Menteri dan/atau Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas.

","transitional_provisions","1. Seluruh Perizinan Berusaha di bidang Pasar Lelang Komoditas yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang masih aktif melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Perangkat daerah Provinsi yang membidangi perdagangan dapat bertindak untuk sementara waktu sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sampai dengan dialihkannya kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, atau perusahaan daerah.\n3. Peralihan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 33 OF 2024
ON
IMPLEMENTING REGULATION OF PRESIDENTIAL REGULATION
NUMBER 75 OF 2022 ON STRUCTURING, DEVELOPMENT,
AND DEVELOPMENT OF THE COMMODITY AUCTION MARKET

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 4 paragraph (3), Article
9 paragraph (3), Article 22 paragraph (1), Article 30 paragraph (4), Article 32 paragraph
(4), and Article 34 of Presidential Regulation Number 75 of 2022
on Structuring, Development, and Development of the Commodity
Auction Market, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister
of Trade on the Implementing Regulation of the Presidential
Regulation Number 75 of 2022 on Structuring,
Development, and Development of the Commodity Auction Market;

Bearing in Mind :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1b5c0c4-6cbd-4e4d-b098-d632fa394a49","actionData","errors"]