[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1a72ef9-c54c-46d3-b86b-560ea0f61972","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku","short_title","Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003","number","40","year","2003","published_date","2003-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Kabupaten - Seram Bagian Timur - Seram Bagian Barat - Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku
2003
Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 2003/ No. 155, TLN NO. 4350, LL SETNEG : 14 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara perlu dimekarkan. \n dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; UU Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD. \n Dalam UU ini diatur mengenai pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota kabupaten; kewenangan daerah; pembinaan daerah; dan pemerintahan daerah. Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003. \n Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 123/PUU-VII/2009. \n Penjelasan : 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Pemekaran ini didasarkan pada aspirasi masyarakat dan kriteria seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kondisi sosial budaya.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini mengatur pembentukan tiga kabupaten baru di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Pembentukan ini melibatkan pengurangan wilayah dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara. Setiap kabupaten baru memiliki batas wilayah yang ditetapkan dan ibu kota masing-masing. Pemerintah kabupaten baru bertanggung jawab untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewenangan daerah mencakup pengaturan dan pengurusan bidang pemerintahan yang diserahkan dari kabupaten induk.

","transitional_provisions","1. Bupati Maluku Tengah dan Bupati Maluku Tenggara menginventarisasi dan menyerahkan pegawai, barang milik daerah, badan usaha milik daerah, utang piutang, dan dokumen yang diperlukan kepada pemerintah kabupaten baru. 2. Penyerahan ini difasilitasi oleh Gubernur Maluku dan harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati. 3. Kabupaten baru memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah. 4. Kabupaten induk wajib memberikan bantuan dana kepada kabupaten baru selama 3 tahun berturut-turut.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[111],{"_112":113,"_114":115,"_116":117},"nomor_putusan","123/PUU-VII/2009","link","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/96/putusan_sidang_Perkara%20Nomor%20%20123%20.PUU%20VII.2009,2%20Februari%202010.pdf","teks","Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2003
ON
THE ESTABLISHMENT OF EAST SERAM REGENCY,
WEST SERAM REGENCY, AND ARU ISLANDS REGENCY
IN THE PROVINCE OF MALUKU

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize the aspirations of the developing community
in Central Maluku Regency and Southeast Maluku Regency to
improve services to the community, in the fields of government,
development, and community, Central Maluku Regency and
Southeast Maluku Regency need to be expanded;
that by taking into account the above, and based on the criteria
of economic capacity, regional potential, socio-cultural conditions, socialAru Islands Regency were formed in the Province of Maluku;
that with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1a72ef9-c54c-46d3-b86b-560ea0f61972","actionData","errors"]