[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c19cea34-de66-499a-a243-89a0080ff1d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2013-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN - PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan pendidikan nasional di daerah \r\nmerupakan upaya terencana, terarah dan\r\nberkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah\r\nuntuk mewujudkan sumber daya manusia yang\r\nberkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, \r\nberilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, \r\ndemokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi\r\ndan tujuan pendidikan nasional; bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat\r\nmenjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh\r\nlayanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia\r\nmerata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya\r\nsaing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan\r\nperubahan kehidupan lokal, nasional, dan global; bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah\r\nmerupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan\r\nkewenangan pemerintah daerah, maka perlu pengaturan\r\nuntuk memberikan jaminan kepastian hukum\r\npenyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat\r\ntanpa diskriminasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan dan\r\nPenyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang; \n Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 31 Undang-undang Dasar \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang dasar, fungsi dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di daerah, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar pendidikan, hak dan kewajiban, pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, standar pelayanan minimal pendidikan daerah, pendanaan pendidikan, pengelolaan data dan informasi pendidikan, penjaminan, pembinaan dan pengawasan pendidikan, kerja sama dan kemitraan pendidikan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, sanksi pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. \n 66 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjamin setiap warga masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan, dan berdaya saing.

Ketentuan substansial mencakup:

Pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, serta satuan dan/atau program pendidikan.
Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan daerah yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, rencana strategis pendidikan daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja anggaran tahunan daerah.
Penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus, serta pendidikan masyarakat yang berkelanjutan.
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan program pendidikan anak usia dini terpadu.
Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan sembilan tahun, dan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikutinya.
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan kejuruan.
Pendidikan khusus dan layanan khusus dijamin terselenggara sesuai kebutuhan peserta didik.
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.
Pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral.
Pendidikan berbasis keunggulan lokal dikelola dan diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan peserta didik.
Bupati menetapkan jam belajar wajib bagi peserta didik.
Setiap pendirian program atau satuan pendidikan harus memperoleh izin dari Bupati.
Pelaksanaan kurikulum pendidikan berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional.
Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, namun Bahasa Daerah dapat digunakan pada tahap awal pendidikan.
Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, warga, masyarakat, dan satuan pendidikan.

","transitional_provisions","1. Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah berdiri dan mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang masih dalam proses pengajuan izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.\n2. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi berupa peringatan dan/atau skorsing.\n3. Pendidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
ON
MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF EDUCATION
IN BATANG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n

Considering :

that the development of national education in the region is a planned, directed and sustainable effort to increase the capacity of the region to realize quality human resources, faithful, devout, virtuous, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent, with high work ethic, democratic and responsible in accordance with the functions and objectives of national education;
that the implementation of education in the region must be able to guarantee the certainty of every citizen to obtain excellent quality education services that are evenly distributed, affordable, equal, according to needs and competitive to face the challenges and demands of local, national and global life changes;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c19cea34-de66-499a-a243-89a0080ff1d1","actionData","errors"]