[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c19c81cd-3155-4995-83b7-63d897223811","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin mendirikan bangunan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan;\r\nBahwa untuk melakukan penataan dan penertiban bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud, perlu didukung dengan ketersediaan dana yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;\r\nBahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kota Kendari perlu disesuaikan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.\r\n \n Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 1995; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKETENTUAN UMUM ( Pasal 1)\r\n2.\tRUANG LINGKUP (Pasal 2)\r\n3.\tPENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Pasal 3 – Pasal 12)\r\n4.\tRETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Pasal 13 – Pasal 35)\r\n5.\tSANKSI ADMINISTRASI (Pasal 36)\r\n6.\tKETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 37)\r\n7.\tKETENTUAN PIDANA (Pasal 38)\r\n8.\tKETENTUAN PERALIHAN (Pasal 39)\r\n9.\tKETENTUAN PENUTUP (Pasal 40 – Pasal 42)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2013. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Kendari.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kendari. Latar belakangnya adalah untuk menata dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang didukung oleh dana dari Retribusi IMB. Peraturan ini juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan: Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib memiliki IMB dari Walikota. Proses permohonan IMB melibatkan perolehan keterangan rencana kota dari SKPD terkait.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan: Retribusi IMB dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IMB. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, yang meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan IMB.
Perhitungan Retribusi: Besarnya retribusi IMB dihitung berdasarkan komponen retribusi dan biaya administrasi, serta tarif retribusi yang diukur berdasarkan jenis bangunan, luas bangunan, harga bangunan per meter persegi, indeks lokasi, dan persentase maksimal 2%.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, dan kedaluwarsa penagihan retribusi. Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan IMB.

","transitional_provisions","1. Bangunan-bangunan yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IMB.\n2. Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan tanpa izin, harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendiriannya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga 2% per bulan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan izin, atau perintah pembongkaran.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenai denda maksimal 10% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
RETRIBUTION FOR BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to manage and control development to be in accordance with the regional spatial plan, it is necessary to organize and control buildings and control space utilization through building permit;
that to carry out the arrangement and control of buildings and control of space utilization as referred to in letter a, it needs to be supported by the availability of funds sourced from Retribution for Building Permit;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Kendari City Number 9 of 2004 concerning Retribution for Building Permit in the Kendari City Area needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c19c81cd-3155-4995-83b7-63d897223811","actionData","errors"]