[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1996847-5594-4bed-bfab-adcb7f6eefbf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-05-31","effective_date","2018-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban umum
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.2, TLD No. 9218
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kerukunan hidup masyarakat, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan keteriban umum;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdu dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan\r\n5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. \n Peraturan Daerah ini memuat antara lain:\r\na. ketentuan Umum;\r\nb. Ruang Lingkup;\r\nc. Tertib Jalan dan Angkutan jalan;\r\nd. Tertib Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum;\r\ne. Tertib Lingkungan;\r\nf. Tertib Usaha Tertentu;\r\ng. Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;\r\nh. Tertib Bangunan;\r\ni. Tertib Sosial;\r\nj. Peran Serta Masyarakat;\r\nk. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;\r\nl. Sanksi Administratif;\r\nm. Ketentuan Penyidikan;\r\nn. Ketentuan Pidana; dan\r\no. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018. \n 15 Halaman, Penjelasan: 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan, dan kerukunan hidup masyarakat di Kabupaten Poso. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan yang komprehensif untuk mengantisipasi dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan era globalisasi dan otonomi daerah, di mana ketertiban umum menjadi kebutuhan mendasar.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, meliputi:

\r\n\r\n

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Mengatur perilaku pejalan kaki, penggunaan kendaraan umum, serta larangan terhadap perusakan rambu lalu lintas dan fasilitas jalan.
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum: Melarang aktivitas yang merusak atau mengganggu fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum, termasuk berjualan, mendirikan bangunan ilegal, dan melakukan perbuatan asusila.
Tertib Lingkungan: Mengatur pemeliharaan ternak, larangan memperjualbelikan daging di tempat yang tidak sesuai, larangan penggunaan petasan tanpa izin, serta larangan membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas umum.
Tertib Usaha Tertentu: Mengatur penempatan benda untuk usaha di tempat umum, pendirian tempat usaha yang mengganggu ketertiban, serta pengaturan khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan rumah kos.
Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum: Mewajibkan izin untuk pendirian tempat rekreasi dan hiburan, serta mengatur operasionalnya agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Tertib Bangunan: Mengatur kewajiban pemilik bangunan dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan, serta larangan mendirikan bangunan di kawasan terlarang.
Tertib Sosial: Melarang meminta sumbangan tanpa izin, mengamen, mengemis, berbuat asusila, berjudi, dan menyelenggarakan undian tanpa izin.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

","transitional_provisions","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\r\na. Teguran lisan;\r\nb. Peringatan tertulis;\r\nc. Pencabutan izin;\r\nd. Pembubaran;\r\ne. Pengawasan;\r\nf. Pemberhentian sementara;\r\ng. Denda administratif; dan/atau\r\nh. Daya paksa polisional.\r\n\r\nPelanggaran tertentu juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POSO
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to create order, peace, regularity and harmony in community life, regulations in the field of public order are needed;
that to implement the provisions of Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the organization of public order is a mandatory affair that is the authority of the Regional Government, in the implementation of which the Regional Government and the community synergize in realizing public order;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1996847-5594-4bed-bfab-adcb7f6eefbf","actionData","errors"]