[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c19579e6-b932-474f-9ee2-2ceb863058af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1993","number","5","year","1993","published_date","1993-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1993
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal perlu dipadukan program-program sektoral maupun regional. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993\r\ntentang Garis-garis Besar Haluan Negara; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. \n Inpres ini mengatur mengenai program peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran\r\nInstruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Para Menteri lainnya dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan di sektor masing-masing guna mendukung pelaksanaan program IDT. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum bagi kelancaran penyelenggaraan program IDT, di wilayah masing-masing. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program-program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka mendukung program IDT, di wilayah masing-masing.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1993. \n Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya\r\npenanggulangan kemiskinan yang langsung ditujukan untuk menangani masalah\r\nkemiskinan pada tingkat perdesaan. \n Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 9) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 dikeluarkan untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan di desa-desa tertinggal melalui integrasi program sektoral dan regional. Tujuannya adalah memobilisasi daya dan dana masyarakat dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keserasian dan keterpaduan langkah dalam pelaksanaan program.

Ketentuan Substansial: Instruksi ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, serta para Gubernur dan Bupati/Walikotamadya. Program ini mencakup penyediaan bantuan khusus berupa modal kerja bagi kelompok penduduk miskin di desa tertinggal, dengan bimbingan dan pendampingan khusus. Program ini juga mengatur tata cara penyusunan kegiatan, penyediaan dan penyaluran dana, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 1993
REGARDING
IMPROVEMENT OF POVERTY ALLEVIATION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to improve sustainable poverty alleviation in underdeveloped villages, it is necessary to integrate sectoral and regional programs;
that a special program is needed in an effort to mobilize community resources and funds;
that poverty alleviation will involve various government agencies and communities which, in its implementation, requires harmony and integration of steps;
that in connection with the matters mentioned above, it is deemed necessary to issue a Presidential Instruction on Improving Poverty Alleviation, hereinafter referred to as the Underdeveloped Village Presidential Instruction Program (IDT).

In view of :

Article 4 paragraph (1)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c19579e6-b932-474f-9ee2-2ceb863058af","actionData","errors"]