[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c181d110-5e92-42c5-b8e3-21530b4d8ffa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-04-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAk dan retribusi daerah- Nilai Jual Objek Pajak
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2025/NO.13
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten telah mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Klasifikasi nilai jual objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; PMK Nomor 148/PMK.07/2010; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022; dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat, yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Klasifikasi NJOP, BAB III Penetapan NJOP, BAB IV NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak; BAB V Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2025. \n 8 Hlm; Lampiran: 4 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, serta untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2. NJOP ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Penentuan NJOP bumi didasarkan pada nilai dasar objek pajak dengan menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai komponen utama identifikasi. Selain itu, peraturan ini menetapkan penggunaan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang kemudian digunakan untuk menetapkan NJOP Bangunan. Seluruh klasifikasi nilai jual bumi dan bangunan serta penetapan NJOP tersebut dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF WEST ACEH
ACEH PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF WEST ACEH
NUMBER 13 OF 2025
CONCERNING
CLASSIFICATION OF TAX OBJECT SALES VALUE AS THE TAX BASE FOR RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX IN WEST ACEH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
REGENT OF WEST ACEH,

Considering :

that based on the provisions of Article 4 of West Aceh Regency Qanun Number 1 of 2024 concerning Regency Taxes and Regency Fees, regulations regarding Rural and Urban Land and Building Tax have been established;
that for the orderliness and smooth

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c181d110-5e92-42c5-b8e3-21530b4d8ffa","actionData","errors"]