[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c17aae6a-de47-4f73-9088-bd2d9015db23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-06-25","effective_date","2018-06-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.269
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan\r\nPemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012\r\ntentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi\r\nPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,\r\nretribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga\r\nkerja asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin\r\nMempekerjakan Tenaga Kerja Asing; \n 1.\r\n2.\r\n3.\r\n4.\r\nPasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun\r\n1959 tentang pembentukan Daerah daerah tingkat II di\r\nSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun\r\n2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4279);\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5475);\r\n5.\r\n6.\r\n7.\r\n8.\r\n9.\r\n10.\r\n11.\r\n12.\r\n13.\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5049);\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014\r\ntentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65\r\nTahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis\r\nPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada\r\nKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154,\r\nTambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5333);\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97\r\nTahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas\r\ndan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga\r\nKerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5358);\r\nKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi\r\nRepublik Indonesia Nomor KEP. 20/MEN/III/2004 tentang\r\ntata cara memperoleh ijin, mempekerjakan Tenaga Kerja\r\nAsing;\r\nKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi\r\nRepublik Indonesia Nomor KEP. 02/MEN/III/2008 tentang\r\ntata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;\r\nKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi\r\nRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang\r\nJabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga\r\nKerja Asing;\r\n14.\r\n15.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi\r\nKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008\r\nNomor 187);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun\r\n2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban\r\nPerdagangan Orang (Treepeking) (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Jeneponto Tahun 2011 Nomor 205). \n (1) Objek retribusi adalah pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan\r\nTenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.\r\n(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak termasuk:\r\na. instansi Pemerintah;\r\nb. perwakilan Negara asing;\r\nc. badan internasional;\r\nd. lembaga sosial;\r\ne. lembaga keagamaan; dan\r\nf. jabatan tertentu di lembaga pendidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah dan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama retribusi adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, kecuali instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek dan Wajib Retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
Retribusi ini termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100 per orang per bulan, dibayarkan dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku.
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Jeneponto menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ON
EXTENSION FEE FOR THE LICENSE
TO EMPLOY FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (1) letter b of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Fees and Extension Fees for Employing Foreign Workers, the extension fee for employing foreign workers is stipulated as a Regional Fee;
that based on Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Extension Fee for Employing Foreign Workers;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c17aae6a-de47-4f73-9088-bd2d9015db23","actionData","errors"]