[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c163ca3c-f13f-4678-a6c1-7c0c9abf2de9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, Dan Kecamatan Wonosamodro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018","number","18","year","2018","published_date","2018-11-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, Dan Kecamatan Wonosamodro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan kecamatan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2018/NO18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, Dan Kecamatan Wonosamodro
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Boyolali melalui peningkatan peran dan fungsi\r\nkecamatan; dan dalam rangka mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan Kemusu, perlu adanya pembentukan kecamatan di wilayah kecamatankecamatan tersebut; dan sesuai dengan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam pembentukan kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan\r\nKecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pembentukan kecamatan baru, yaitu Gladasari, Tamansari, dan Wonosamodro; tujuan pembentukan kecamatan; nama dan ibukota kecamatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018. \n a. Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan induk tetap berlaku sampai dengan terbitnya perubahan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai akibat pemekaran Kecamatan;\r\nb. semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan berkaitan dengan Kecamatan dan Kelurahan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur yang baru\r\nberdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\r\nc. hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan tiga kecamatan baru di Kabupaten Boyolali. Kecamatan yang dibentuk adalah Kecamatan Gladagsari (pemekaran dari Kecamatan Ampel), Kecamatan Tamansari (pemekaran dari Kecamatan Musuk), dan Kecamatan Wonosamodro (pemekaran dari Kecamatan Wonosegoro). Penataan wilayah juga dilakukan dengan menggabungkan tiga desa dari Kecamatan Kemusu ke Kecamatan Wonosegoro.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pembentukan tiga kecamatan baru dan perubahan wilayah administrasi kecamatan yang ada. Kewenangan tetap berada di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi wilayah administrasi kecamatan dan desa yang terdampak. Tidak ada hak dan kewajiban khusus yang dibebankan kepada subjek hukum selain Pemerintah Daerah dalam penataan wilayah administrasi.

Wilayah Kecamatan:

Peraturan ini secara rinci mengatur batas-batas wilayah dari kecamatan-kecamatan yang baru dibentuk dan kecamatan induk setelah pemekaran, termasuk daftar desa yang menjadi bagian dari masing-masing kecamatan. Batas wilayah kecamatan meliputi:

Kecamatan Ampel
Kecamatan Musuk
Kecamatan Kemusu
Kecamatan Wonosegoro
Kecamatan Gladagsari
Kecamatan Tamansari
Kecamatan Wonosamodro

Lokasi ibukota kecamatan juga ditetapkan dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan induk tetap berlaku sampai dengan terbitnya perubahan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai akibat pemekaran Kecamatan.\n2. Semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan berkaitan dengan Kecamatan dan Kelurahan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
THE PROVINCE OF JAWA TENGAH

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 18 OF 2018
on
ESTABLISHMENT OF GLADAGSARI SUB-DISTRICT, TAMANSARI SUB-DISTRICT, AND WONOSAMODRO SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to optimize the duties and functions of the Sub-district in the implementation of government, development and community development and in an effort to realize community welfare, it is necessary to improve public services and equitable development in the Boyolali Regency area through increasing the role and function of the sub-district;
that in order to accommodate the aspirations that develop in the community, especially in the Ampel Sub-district, Musuk Sub-district, Wonosegoro Sub-district, and Kemusu Sub-district, it is necessary to establish sub-districts in these sub-district areas;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c163ca3c-f13f-4678-a6c1-7c0c9abf2de9","actionData","errors"]