[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1600061-230c-4930-bdb6-f68c6d42d496","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2016 tentang RUANG TERBUKA HIJAU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","RUANG TERBUKA HIJAU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.59 TLD NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan\r\ndisertai dengan alih fungsi lahan yang pesat dapat\r\nmenimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan\r\ndaya dukung lahan dalam menopang kehidupan\r\nmasyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga\r\ndan meningkatkan kualitas lingkungan melalui\r\npenyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,\r\nPasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010\r\ntentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan\r\nMenteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008\r\ntentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang\r\nTerbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu menyusun\r\nperaturan terkait ruang terbuka hijau;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan\r\nDasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber\r\nDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4377);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4725);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang\r\nPelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata\r\nCara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996\r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3660);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang\r\nHutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4242);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4889);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang\r\nPenyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan\r\nPemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan\r\nPerkotaan;\r\n15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun\r\n2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);\r\n16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9\r\nTahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nNomor 249);\r\n17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3\r\nTahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang\r\nWilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan\r\nSelayar Tahun 2012 Nomor 28); \n Fungsi RTH adalah terdiri atas:\r\na. fungsi utama; dan\r\nb. fungsi tambahan. \r\n(1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan\r\nfungsi yang berkaitan dengan Ekologis.\r\n(2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:\r\na. bagian dari sistem sirkulasi udara (Paru-paru Kota);\r\nb. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami\r\ndapat berlangsung lancar;\r\nc. sebagai tempat perlindungan Plasma Nutfah;\r\nd. produsen oksigen;\r\ne. pengatur tata air hujan;\r\nf. penyedia habitat satwa;\r\ng. penyerap polutan media udara, air dan tanah;\r\nh. penahan angin;\r\ni. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan\r\npenyangga kehidupan; dan\r\nj. peneduh.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016. \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah perlunya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan RTH yang memadai seiring dengan perkembangan pembangunan dan alih fungsi lahan. Tujuan dari peraturan ini adalah menjaga kualitas lingkungan (udara, air, lahan), menyediakan kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan binaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait RTH, termasuk klasifikasi RTH berdasarkan fisik, struktur, dan kepemilikan (publik dan privat). RTH Publik meliputi RTH pekarangan, taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu (sempadan sungai/pantai, pengamanan sumber air, pemakaman). Peraturan ini juga mengatur perencanaan RTH, penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah (minimal 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat), pekarangan, halaman perkantoran/pertokoan, taman atap bangunan, lingkungan/pemukiman, taman kota, hutan kota, taman keanekaragaman hayati, taman hutan rakyat, kebun raya, sabuk hijau, jalur hijau jalan, median jalan, pejalan kaki, fungsi tertentu, dan pemakaman.

Selain itu, peraturan ini mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH, pembinaan dan pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat dan pihak swasta, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH. Terdapat pula larangan-larangan terkait perusakan RTH dan sanksi administratif bagi pelanggar.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH tanpa izin dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembatalan izin, atau pembongkaran.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 50, 51, 52, 53, 54, dan/atau 55 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
CONCERNING
GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that the development and growth of development
accompanied by rapid land use change can
cause environmental damage that reduces
the carrying capacity of the land in supporting life
society, so it is necessary to make efforts to maintain
and improve environmental quality through
provision of adequate green open space;
that in order to implement the provisions of Article 28 of the Law
Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning,
Article 35 of Government Regulation Number 15 of 2010
concerning the Implementation of Spatial Planning, and Regulations
Minister of Public Works Number 05/PRT/M/2008
concerning Guidelines for the Provision and Utilization of Space
Green Open Space in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1600061-230c-4930-bdb6-f68c6d42d496","actionData","errors"]