[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1538bc7-dacc-498f-8d4a-d73b980f19f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.010/2009","number","79/PMK.010/2009","year","2009","published_date","2009-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 79/PMK.010/2009, BN.2009/NO.72, jdih.kemenkeu.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 33 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sanksi administratif berupa denda bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan, dan/atau laporan operasional tahunan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran denda yang telah dikenakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketentuan Substansial:

Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan.
Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
Batas akhir penyampaian laporan adalah tanggal 30 April pukul 17.00 WIB (atau hari kerja pertama setelahnya jika tanggal 30 April adalah hari libur).
Surat pengenaan sanksi administratif berupa denda ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas nama Menteri Keuangan.
Denda wajib dibayarkan ke Kas Negara menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
Pembayaran denda dilakukan paling lama 30 hari sejak surat pengenaan sanksi ditetapkan. Jika tidak dilunasi, akan diterbitkan surat teguran dan dikenakan bunga.
Jika denda beserta bunganya tidak dilunasi setelah surat teguran kedua, maka dikategorikan sebagai piutang macet dan dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

","transitional_provisions","1. Terhadap Piutang Negara yang timbul dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda pada Perusahaan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Perusahaan untuk dapat segera melunasi denda paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat pemberitahuan tersebut.\n2. Apabila denda belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan, maka sanksi administratif berupa denda tersebut dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan atau diserahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 79/PMK.010/2009
REGARDING
ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE FORM OF FINES
AND PROCEDURES FOR THEIR COLLECTION AGAINST INSURANCE COMPANIES,
REINSURANCE COMPANIES, OR SUPPORTING COMPANIES
INSURANCE BUSINESS

MINISTER OF FINANCE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve order in the implementation of fine payments that have been imposed on Insurance Companies, Reinsurance Companies, or Insurance Business Supporting Companies that are late or do not submit annual financial statements, independent auditor reports on annual financial statements, and/or annual operational reports, it is necessary to improve the provisions regarding procedures for imposing administrative sanctions in the form of fines as regulated in the Decree of the Minister of Finance Number 422/KMK.06/2003;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1538bc7-dacc-498f-8d4a-d73b980f19f8","actionData","errors"]