[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c14ba07f-1559-4d6c-a56b-d991c6578f4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka \r\nsebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur dengan \r\nPeraturan Daerah; bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber \r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai \r\npelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan \r\nberdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, \r\nperan serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan \r\nmemperhatikan potensi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi jasa usaha, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005 dicabut. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 1999 seri B Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 1999 seri D Nomor 1).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 seri B Nomor 4).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005 seri C Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: Objek retribusi adalah pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, seperti tanah, bangunan/gedung, alat-alat berat, dan barang atau fasilitas lainnya. Setiap pemakaian wajib memiliki izin dari Bupati.
Retribusi Terminal: Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Tempat Khusus Parkir: Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Rumah Potong Hewan: Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tarif retribusi ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Retribusi dipungut di wilayah daerah dan harus dibayar tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Wajib retribusi dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga. Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92,97,99,101],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 1998",{"_93":100,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2002",{"_93":94,"_95":96},"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF DEMAK REGENCY
YEAR 2012 NUMBER 5

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to regulate its implementation with a Regional Regulation;
that Business Service Retribution is an important source of regional income to finance the implementation of regional government;
that the Business Service Retribution policy is implemented based on the principles of democracy, equity, justice, community participation, and accountability, taking into account the potential of the region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Business Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c14ba07f-1559-4d6c-a56b-d991c6578f4d","actionData","errors"]