[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c148a800-076f-4ecd-87e9-319abd24d32a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa, Badan Usaha Milik Desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2022/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus\r\nkepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nBahwa pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan\r\nDesa memerlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;\r\nBahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk\r\nPembangunan Kepariwisataan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan Desa Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. \n Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3\r\nTahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021. \n Peraturan ini memuat tentang : DESA WISATA.\r\nDengan Sistematika :\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nPENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA;\r\nPEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA;\r\nPENGELOLA DESA WISATA;\r\nUSAHA PARIWISATA DESA WISATA;\r\nPENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA;\r\nHAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN;\r\nKAWASAN STRATEGIS DESA WISATA;\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nKERJA SAMA;\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nPENGHARGAAN;\r\nPENDANAAN;\r\nSANKSI ADMINISTRATIF;\r\nPENYIDIKAN;\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022. \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang belum mengatur Desa Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi desa, serta melindungi nilai budaya dan kelestarian alam. Tujuannya adalah meningkatkan pemberdayaan Desa melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan sumber daya.

Ketentuan substansial mencakup:

Pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata yang melibatkan Pemangku Kepentingan Kepariwisataan, Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat.
Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berdasarkan RIPPARDA, meliputi industri, objek, pemasaran, dan kelembagaan Desa Wisata.
Penetapan Pengelola Desa Wisata oleh Bupati, yang bertugas mengatur dan mengelola Desa Wisata serta membina Usaha Pariwisata.
Pengaturan Usaha Pariwisata Desa, yang meliputi berbagai jenis jasa seperti transportasi, perjalanan, makanan dan minuman, akomodasi, hiburan, dan informasi.
Pengelolaan dan pengembangan Usaha Pariwisata Desa, serta pembatasan usaha untuk melindungi Pengelolaan Desa Wisata.
Pengaturan hak dan kewajiban Masyarakat Desa Wisata, Wisatawan, dan Pengelola Desa Wisata.
Penetapan kawasan strategis Desa Wisata sebagai bagian dari rencana tata ruang Daerah.
Pengaturan peran serta Masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata.
Pengaturan kerja sama dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis.
Pengaturan pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang dibebankan pada APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah terkait dengan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Penetapan Desa Wisata yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan di tetapkan penetapan Desa Wisata berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
TOURISM VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering:

that the Tourism Village has an important role to advance the welfare of the community in an effort to equalize business opportunities and employment, optimize the economic potential and characteristics of the village, as well as promote and protect cultural values, religion, customs, and maintain the preservation of nature based on the rights of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the local community and play a role in realizing national goals based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the establishment of a Tourism Village in Tanah Bumbu Regency in order to increase village empowerment requires independence and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c148a800-076f-4ecd-87e9-319abd24d32a","actionData","errors"]