[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c145a41b-eac7-4b03-9683-b4284aa7f48e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa","short_title","Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012","number","PER-014/A/JA/11/2012","year","2012","published_date","2012-11-13","effective_date","2012-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d5eda917-394b-43f5-8f91-7209b36f32c9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":63},"Peraturan Jaksa Agung","short_name","subjects",[67],{"_6":68,"_55":69,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Perilaku Jaksa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Jaksa Agung NO. PER-014/A/JA/11/2012, BN.2012/No.1230, peraturan.go.id : 14 hlm.
Peraturan Jaksa Agung TENTANG Kode Perilaku Jaksa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Jaksa Agung ini bertujuan untuk mewujudkan Jaksa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa. Kode Perilaku Jaksa ini mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Jaksa kepada negara, institusi, profesi Jaksa, dan masyarakat. Kewajiban tersebut meliputi setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, menjunjung tinggi sumpah jabatan, menjalankan tugas sesuai visi dan misi Kejaksaan, serta memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

\n\n

Selain itu, peraturan ini juga mengatur larangan bagi Jaksa, antara lain memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi, meminta atau menerima hadiah, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, melakukan permufakatan melawan hukum, merekayasa fakta hukum, menggunakan kewenangan untuk melakukan penekanan, dan menggunakan barang bukti yang direkayasa. Jaksa juga dilarang bertindak diskriminatif, merangkap menjadi pengusaha atau pengurus partai politik, serta memberikan dukungan kepada calon dalam pemilihan umum.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya, termasuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Jaksa juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, fisik, pendidikan, sarana yang layak, kenaikan pangkat, dan kebebasan berpendapat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi tindakan administratif.\n2. Tindakan administratif terdiri dari pembebasan dari tugas-tugas Jaksa (3-12 bulan) dan/atau pengalihtugasan pada satuan kerja lain (1-2 tahun).\n3. Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin PNS.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo.1230, 2012 ATTORNEY GENERAL. Behavior. Code of Ethics. Prosecutor. Revocation.
\n

REGULATION OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER-014/A/JA/11/2012
CONCERNING
THE PROSECUTOR'S CODE OF CONDUCT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a Prosecutor who has integrity, is responsible and is able to provide excellent service to the community, and to realize a clean, effective, efficient, transparent and accountable bureaucracy based on the Tri Krama Adhyaksa doctrine;
that the Attorney General Regulation Number: PER-067/A/JA/07/2007 is considered no longer in accordance with the developments and demands of the Prosecutor's profession;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish an

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c145a41b-eac7-4b03-9683-b4284aa7f48e","actionData","errors"]