[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c135cbe9-08b5-4304-85e9-fea4fded8f77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-03-19","effective_date","2025-03-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

otk-KEHUTANAN
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 5, BN.2025 (216/27 hlm)
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja\r\npelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan,\r\nperlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah\r\nAliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang\r\nKementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di\r\nlingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana\r\nteknis;\r\nc. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran\r\nSungai dan Rehabilitasi Hutan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan\r\nurusan pemerintahan di bidang aparatur negara;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis\r\nDirektorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, Perpres No 175 Tahun 2024 dan Permenhut No 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organissi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, jumlah, nama, lokasi dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 720).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pembentukan dan pengaturan dua jenis UPT, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).\n2. Penetapan kedudukan BPDAS dan BPTH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.\n3. Penjelasan tugas dan fungsi BPDAS, meliputi penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan, penerapan teknik konservasi tanah, serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove.\n4. Penjelasan tugas dan fungsi BPTH, meliputi penyusunan rencana dan evaluasi perbenihan tanaman hutan, sertifikasi, pemantauan peredaran benih dan bibit, pembangunan dan pengelolaan sumber benih, dan pengelolaan sumber daya genetik.\n5. Penetapan susunan organisasi BPDAS dan BPTH, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi-Seksi (Perencanaan dan Evaluasi, Penguatan Kelembagaan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk BPDAS; Perencanaan dan Evaluasi Perbenihan, Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik, Sertifikasi dan Pemantauan Peredaran Benih dan Bibit untuk BPTH), serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.\n6. Pengaturan tata kerja, termasuk pelaporan, penyusunan peta proses bisnis, analisis jabatan, dan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.\n7. Penetapan jabatan administrator dan pengawas pada BPDAS dan BPTH.\n8. Penetapan jumlah, nama, lokasi, dan wilayah kerja BPDAS dan BPTH yang tercantum dalam lampiran.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada BPDAS dan BPTH, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":79},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS
DIRECTORATE GENERAL OF WATERSHED MANAGEMENT AND
FOREST REHABILITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize an effective and efficient
organization and work procedure to improve the performance of
the implementation of the duties and functions of the Directorate General of
Watershed Management and Forest Rehabilitation,
it is necessary to structure the organization and work procedures of the technical
implementation units of the Directorate General of Watershed
Management and Forest Rehabilitation;
that based on the provisions of Article 38 and Article 39 of
Presidential Regulation Number 175 of 2024 concerning the
Ministry of Forestry, to carry out operational technical
duties and/or

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c135cbe9-08b5-4304-85e9-fea4fded8f77","actionData","errors"]