[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c134ed28-83a3-48f6-b2c2-b72a4098c604","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2016","number","01","year","2016","published_date","2016-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Utara","place_of_enactment","Kotabumi","theme","KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban sosial pelaku usaha di Kabupaten Lampung Utara. Latar belakangnya adalah bahwa pelaku usaha memiliki potensi ekonomi untuk mendorong perubahan sosial dan mendukung pembangunan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan KSPU, memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat, mewujudkan kepastian hukum, serta memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajiban sosialnya.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban sosial bagi pelaku usaha berbadan hukum yang menjalankan usahanya di masyarakat dan lingkungan sekitar.
Penyelenggaraan KSPU ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dengan prioritas kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan.
Bentuk penyelenggaraan KSPU meliputi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan alam dan budaya.
Pelaku usaha wajib menyusun perencanaan dan melaksanakan program KSPU, menumbuhkan kerjasama, dan menetapkan KSPU sebagai bagian dari kebijakan manajemen.
Penganggaran KSPU diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum KSPU (FKSPU) untuk memacu pemberdayaan masyarakat.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LAMPUNG
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF NORTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ON
SOCIAL OBLIGATIONS OF BUSINESS ACTORS IN
COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL EMPOWERMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that business actors are a social force that is
economically potential to encourage change
in the surrounding community, supporting development
of the region in realizing community welfare;
that to utilize the socio-economic potential
of companies outside their main objective of managing the economy
of the company and obtaining profits, it is deemed
necessary to provide a role in the form of social obligations
to the community to carry out empowerment
of the community and the surrounding environment;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b above,
it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c134ed28-83a3-48f6-b2c2-b72a4098c604","actionData","errors"]