[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c106448f-0cda-4178-ac46-ae6d037db969","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan","short_title","Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-11-19","effective_date","2024-11-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3eed3ffc-426f-4656-86df-43f4cb15099c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan","short_name","Permen Imipas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
2024
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan NO. 1, BN 2024 (867) : 90 hlm.; https://kemenimipas.go.id/
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu dilakukan penyusunan organisasi dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. \n Dasar hukum Permen Imipas ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 140 Tahun 2024; dan Perpres No. 157 Tahun 2024. \n Permen Imipas ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2024. \n Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian dapat dibebankan kepada sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 129 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 90 dan lampiran hlm 91 s.d. 129) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional, pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah, pemberian dukungan substantif, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.\n\nOrganisasi Kementerian terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, Staf Ahli, Pusat Strategi Kebijakan, dan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik. Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian. Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Staf Ahli memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri. Pusat Strategi Kebijakan bertugas memberikan rekomendasi strategi kebijakan. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik bertugas menyajikan data dan informasi serta komunikasi publik.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF IMMIGRATION AND CORRECTIONAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
MINISTRY OF IMMIGRATION AND CORRECTIONAL AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF IMMIGRATION AND CORRECTIONAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 54 paragraph (1) letter b of Presidential Regulation Number 157 of 2024 concerning the Ministry of Immigration and Correctional Affairs, it is necessary to prepare the organization and work procedures of the Ministry of Immigration and Correctional Affairs;
that the preparation of the organization and work procedures of the Ministry of Immigration and Correctional Affairs as referred to in letter a has received written approval from the minister who organizes governmental affairs in the field of state apparatus;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c106448f-0cda-4178-ac46-ae6d037db969","actionData","errors"]