[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0fca494-1b59-43fb-a01f-f88d018a7a3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2002 tentang IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 22 Tahun 2002","number","22","year","2002","published_date","2002-09-06","effective_date","2002-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN - USAHA - HUTAN - TANAMAN - (IUHT)
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2002/NO.54
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT)
ABSTRAK:	\n \n Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Bidang Kehutanan, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman wilayah Kabupaten Muaro Jambi; Untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hutan Tanaman. \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Kehutanan No. 358/Kpts-IV/1993; Keputusan Menteri Kehutanan 359/Kpts-II/1996; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri kehutanan No. 05.1/Kpts-II/2000; Keputusan Menteri Kehutanan No. 13.1/Kpts-II/2000; Keputusan Menteri Kehutanan No. 14.1/Kpts-II/2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Perda Prov.Jambi No. 3 Tahun 1986; Perda Kab. Muaro Jambi No. 17 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 25 Tahun 2001. \n Perda ini mengatur tentang IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT), meliputi Tata Cara Pemberian IUHT; Pelaksanaan Izin; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Berakhirnya Izin; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.\r\n \n 6 hlmn; 2 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan memperhatikan otonomi daerah dan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kehutanan. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan industri perkayuan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pemberian Izin:** IUHT dapat diberikan pada areal kosong atau areal hutan yang akan dialihfungsikan menjadi hutan produksi, dengan batasan maksimal 25% dalam kawasan hutan produksi. Izin ini tidak berlaku pada areal yang telah dibebani HPH, HPHTI, atau IUPHH.\n2. **Persyaratan Pemohon:** IUHT dapat diajukan oleh koperasi, kelompok tani, dan perseroan terbatas dengan melengkapi usulan proyek, rencana kegiatan penanaman, dan dokumen legalitas perusahaan.\n3. **Prosedur Perizinan:** Proses perizinan melibatkan persetujuan pencadangan areal oleh Bupati, survey potensi dan AMDAL, penyusunan studi kelayakan, serta pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bupati menerbitkan izin usaha hutan tanaman dalam bentuk Keputusan IUHT jika laporan studi kelayakan dan AMDAL disetujui.\n4. **Pelaksanaan Izin:** Pemegang IUHT kayu wajib membuat Rencana Kerja 20 tahun (RKD), Rencana Kerja 5 tahun (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pemegang IUHT bukan kayu wajib membuat RKL dan RKT. Pengusahaan hutan tanaman dilaksanakan melalui sistem silvikultur tebang habis pemudaan buatan (THPB) atau sistem lainnya yang telah diuji. Jenis tanaman dapat berupa monokultur atau campuran dengan tanaman perkebunan, dengan batasan maksimum 20% dari areal IUHT. Budidaya tanaman pangan/semusim diizinkan sepanjang tidak mengganggu tanaman pokok.\n5. **Pemanfaatan Hasil Hutan:** Pemanfaatan hasil hutan kayu alam dan bukan kayu akibat pembukaan lahan menggunakan izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH) dan dikenakan pungutan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil hutan kayu tanaman dikenakan pungutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi Hasil Hutan (RHH).","transitional_provisions","1. Izin hak penguasaan hutan (HPH) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.\n2. Perpanjangan izin hak penguasaan hutan mengacu pada Peraturan Daerah.","sanctions","1. Apabila pemegang IUHT dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka IUHT akan dibatalkan setelah diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.\n2. Pelanggaran atas pelaksanaan IUHT diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUARO JAMBI REGENCY GOVERNMENT
MUARO JAMBI REGENCY REGULATION
NUMBER 22 OF 2002
CONCERNING
FOREST PLANTATION BUSINESS PERMIT (IUHT)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

Considering:

that in implementing Regional Autonomy, based on the authority vested in the Muaro Jambi Regency Government in the Forestry Sector, it is necessary to regulate the organization of forest plantation business licensing in the Muaro Jambi Regency area;
That in order to regulate the organization of forest plantation business licensing in the Muaro Jambi Regency area, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Forest Plantation Business Permits.

In view of:

Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of 1999 Number 182, Supplement to State Gazette Number 3903) Juncto Law Number 14 of 2000 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0fca494-1b59-43fb-a01f-f88d018a7a3b","actionData","errors"]