[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0f5256b-07db-43ce-bf2e-b1c59bcfe4f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bangunan gedung
2015
Qanun NO. 12, LD.2015/No.12
Qanun TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011, QANUN ACEH TIMUR No. 5 Tahun 2008; QANUN ACEH TIMUR No. 9 Tahun 2008; QANUN ACEH TIMUR No. 14 Tahun 2009; QANUN ACEH TIMUR No. 8 Tahun 2010; QANUN ACEH TIMUR No. 1 Tahun 2011; QANUN ACEH TIMUR No. 7 Tahun 2011; QANUN ACEH TIMUR No. 2 Tahun 2013: QANUN ACEH TIMUR No. 10 Tahun 2013. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pembinaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015. \n 124 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dimaksudkan untuk pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.\n\nKetentuan substansial dalam Qanun ini mencakup:\n\n1. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Menetapkan fungsi bangunan gedung (hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, khusus, dan lebih dari satu fungsi) dan klasifikasinya berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.\n2. Persyaratan Bangunan Gedung: Mengatur persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan, IMB dan PBB) dan teknis (tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan gedung).\n3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Mengatur kegiatan pembangunan (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi), pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala, perpanjangan SLF, pengawasan), pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung.","transitional_provisions","1. Bangunan gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB dan SLF sebelum Qanun ini berlaku, IMB dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini, maka IMB dan SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan gedung yang sudah dilengkapi IMB dan SLF sebelum Qanun ini berlaku, namun IMB dan SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini, maka pemilik bangunan gedung wajib mengajukan permohonan IMB dan SLF baru.\n3. Bangunan gedung yang sudah memiliki IMB dan SLF sebelum Qanun ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB serta tidak laik fungsi, maka pemilik bangunan gedung wajib mengajukan permohonan IMB dan SLF baru atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n4. Permohonan IMB dan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Qanun ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Qanun ini.\n5. Bangunan gedung yang pada saat berlakunya Qanun ini belum dilengkapi IMB dan SLF, maka pemilik/pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan IMB dan SLF.\n6. Bangunan gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Qanun ini berlaku, namun pemilik bangunan melakukan perubahan rencana teknis berupa perubahan pasa arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal) serta perubahan fungsi, maka pemilik gedung harus melalui permohonan revisi IMB.\n7. Pemerintah Kabupaten melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:\na. untuk bangunan gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Qanun ini;\nb. untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Qanun ini; dan\nc. untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Qanun ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Qanun ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB gedung, pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggar dapat dikenai denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF EAST ACEH REGENCY
ACEH PROVINCE
QANUN OF EAST ACEH REGENCY
NUMBER 12 OF 2015
on
BUILDINGS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST ACEH,

Considering / Whereas :

that in the context of implementing the Memorandum of Understanding between THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the Free Aceh Movement (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the Free Aceh Movement affirm their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all, and the parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a democratic and fair process within the Unitary State of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0f5256b-07db-43ce-bf2e-b1c59bcfe4f7","actionData","errors"]