[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0e8664a-dd22-4241-820f-9e91810560ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":88,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah","short_title","Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1959","number","6","year","1959","published_date","1959-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyerahan- Tugas-Tugas- Pemerintah-Pusat- dalam- Bidang- Pemerintahan- Umum- Perbantuan- Pegawai- Negeri- dan -Penyerahan- Keuangannya-Kepada- Pemerintah- Daerah
1959
Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1959 No. 15 , TLN NO. 1752, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah \r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan sejalandenganpelaksanaan\"Undang-undangtentangPokok-pokokPemerintahan Daerah\" 1956, maka perlu diatur penyerahan tugas-tugasPemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuanpegawai negeri dan penyerahan keuangannya, mepada PemerintahDaerah \n a.pasal-pasal 1 ayat (1), 89, 131 dan 132 jo 142 Undang-undang DasarSementara republik Indonesia;b.pasal-pasal 31, 32 dan 55 Undang-undang tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);c.Undang-No. 10 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 22) \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TENTANG TUGAS-TUGAS YANG DISERAHKAN KEPADAPEMERINTAH DAERAH\r\nBAB III TENTANG PENYERAHAN PEGAWAI.\r\nBAB IV TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH DAERAH.\r\nBAB V TENTANG PEMBIAYAAN PERBANTUAN.\r\nBAB VI ATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN\r\nPENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan\r\ndengan Peraturan Pemerintah secara daerah demi daerah atau secara\r\nlain. \n - \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 bertujuan untuk mengatur penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri, dan penyerahan keuangannya kepada Pemerintah Daerah, sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ketatanegaraan dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, maka perlu diatur penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada Pemerintah Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Undang-undang ini mengatur penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk tugas yang bersifat mengatur dan tugas pelaksanaan, dengan pengecualian tugas mengurus ketertiban dan keamanan umum, koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan atas pemerintahan daerah. Tugas-tugas yang diserahkan meliputi tugas, kewajiban, kekuasaan, dan kewenangan yang sebelumnya berada pada pejabat pusat seperti Gubernur, Residen, dan Bupati. Pegawai negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bekerja di kantor-kantor Pamongpraja di daerah diperbantukan kepada Pemerintah Daerah, dengan pengecualian beberapa golongan pegawai tertentu. Anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja barang untuk pembiayaan pegawai negeri yang diperbantukan diserahkan kepada daerah sebagai sumbangan khusus.

","transitional_provisions","1. Tugas yang diserahkan berdasarkan Pasal 2 dijalankan oleh Kepala Daerah jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibentuk.\n2. Tugas dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya.\n3. Tugas dijalankan oleh Kepala Daerah jika Dewan Pemerintah Daerah juga tidak dapat menjalankan tugasnya.\n4. Undang-Undang No. 10 tahun 1956 berlaku bagi Daerah yang pembentukannya tidak berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 1959
on
THE TRANSFER OF CENTRAL GOVERNMENT DUTIES IN THE FIELD OF
GENERAL GOVERNMENT, ASSISTANCE OF CIVIL SERVANTS AND
THE TRANSFER OF ITS FINANCES, TO REGIONAL GOVERNMENTS

Considering / Whereas	That in connection with the development of constitutional law and in line with the implementation of the Law on the Principles of Regional Government 1956, it is necessary to regulate the transfer of Central Government duties in the field of general government, assistance of civil servants and the transfer of its finances to Regional Governments;
Bearing in Mind / Having Regard to	Articles 1 paragraph (1), 89, 131 and 132 jo. 142 Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; Articles 31, 32 and 55 of the Law on the Principles of Regional Government 1956 (State Gazette of 1957 No. 6); Law No. 10 of 1956 (State Gazette of 1956 No. 22);

Wit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0e8664a-dd22-4241-820f-9e91810560ad","actionData","errors"]