[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0e34dd5-cb00-4c10-811f-1e255f9d7d4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan ibadah haji
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2017/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 13 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2012; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Rembang No 5 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Layanan Transportasi, Pembebasan, Pemberian Layanan Kesehatan, Penunjang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji, memberikan kepastian hukum, meningkatkan layanan, serta menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi penyediaan layanan transportasi darat oleh Pemerintah Daerah untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, dengan biaya dibebankan pada APBD. Pemerintah Daerah juga membebaskan biaya layanan kesehatan bagi jemaah haji di RSUD dr. R. Soetrasno dan Puskesmas. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan ibadah haji, membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. Bupati juga dapat mengangkat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada jemaah haji.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF HAJJ PILGRIMAGE IN REMBANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions in Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, the transport of Hajj pilgrims from their region of origin to the embarkation point and from the debarkation point to their region of origin is the responsibility of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage in Rembang Regency;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0e34dd5-cb00-4c10-811f-1e255f9d7d4b","actionData","errors"]