[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0def8f3-644a-42ff-a497-b527a91ffaea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2002","number","16","year","2002","published_date","2002-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan dan pemberhentian perangkat desa
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2002/No. 18 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan dan pernberhentian Perangkat Desa dipandang perlu adanya ketentuan yang mengaturnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada huruf a di atas Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemillhan dan Pemberhentlan Perangkat Desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, rnaka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2001 \r\ntentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang tidak sesuai lagi dan oleh sebao ltu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan\r\nPeraturan Daerah baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas serta dengan mengacu pada BAB IV Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Tata Cara Perrulihan dan Pernberhentlan Peranqkat Desa; \n undanc-undano Nornor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nemer 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Perangkat Desa, yang meliputi persiapan pemilihan, panitia pemilihan perangkat desa prasyarat perangkat desa, pencalonan, ujian penyaringan, pemilihan, pemilihan ulang, penetapan perangkat desa, biaya pemilihan, pelaksanaan tugas, pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2002. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kanupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2001 dicabut. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Klaten. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian perangkat desa, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur mengenai persiapan pemilihan, panitia pemilihan perangkat desa, persyaratan perangkat desa, pencalonan, ujian penyaringan, pemilihan (termasuk pemilihan Sekretaris Desa/Kepala Urusan dan Kepala Dusun), pemilihan ulang, penetapan perangkat desa, biaya pemilihan, pelantikan, masa jabatan, pelaksanaan tugas, larangan dan penyidikan, pemberhentian dan pemberhentian sementara, serta penjabat perangkat desa. Beberapa ketentuan substansial meliputi pembentukan panitia pemilihan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD, persyaratan bagi penduduk desa yang dapat dipilih menjadi perangkat desa (seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan tidak berstatus PNS/TNI/POLRI), serta tata cara pelaksanaan pemilihan yang meliputi pendaftaran pemilih, penyaringan calon, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Peraturan ini juga mengatur mengenai kondisi di mana pemilihan ulang harus dilaksanakan, serta proses penetapan dan pelantikan perangkat desa terpilih.","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata cara Pemilihan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tata cara pemilihan dan pemberhentian Perangkat Desa harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Perangkat Desa yang ada dan masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya","sanctions","Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan/atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pengisian Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[98,103],{"_99":100,"_101":102},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","",{"_99":104,"_101":102},"Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 16 OF 2002
on
PROCEDURES FOR ELECTION AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize order in the implementation of the election and dismissal of the Village Apparatus, it is deemed necessary to have provisions governing it;
that based on the considerations as referred to in letter a above, the Klaten Regency Government has stipulated Klaten Regency Regulation Number 4 of 2000 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Apparatus which has been amended for the first time by Klaten Regency Regulation Number 36 of 2001 concerning the First Amendment to Klaten Regency Regulation Number 4 of 2001 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Apparatus;
that with the enactment of Government Regulation Number 76 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0def8f3-644a-42ff-a497-b527a91ffaea","actionData","errors"]