[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0d5b96a-4142-45f1-89fc-32f3dd66a523","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 07 Tahun 2016 tentang PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 07 Tahun 2016","number","07","year","2016","published_date","2016-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2016/NO.7, TLD NO.07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Metro yang merupakan kegiatan atau perbuatan yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan Kemaksiatan dan penyakit masyarakat di Kota Metro \n 1.\tUndang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1974\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1999\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 \r\n6.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980\r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012\r\n10.\tPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013\r\n11.\tPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015\r\n12.\tPeraturan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2012\r\n13.\tPeraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010\r\n14.\tPeraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015\r\n \n Penanggulangan penyakit sosial masyarakat, yang meliputi minuman beralkohol, gelandangan dan pengemis, pelacuran, dan perjudian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016. \n 9 hlm, Penjelasan 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010\nPeraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat bertujuan untuk menanggulangi perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, serta mendegradasi nilai moral, kesusilaan, dan norma agama. Peraturan ini menyoroti maraknya penyakit sosial di Kota Metro akibat kurangnya kontrol sosial dan penegakan hukum yang belum maksimal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Minuman Beralkohol: Pengaturan mengenai produksi, pengawasan, dan peredaran minuman beralkohol, termasuk penggolongan berdasarkan kadar ethanol.
Gelandangan dan Pengemis: Larangan kegiatan menggelandang dan mengemis, serta upaya penanggulangan melalui preventif, represif, rehabilitatif, dan pengembangan.
Pelacuran: Larangan kegiatan pelacuran dan tindakan mengkoordinasi atau menampung tuna susila.
Perjudian: Larangan segala bentuk perjudian, termasuk toto gelap (togel), nalo, kasino, loto, cap ji kie, rolet, remi/domino, judi bola online, sabung ayam, dan perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Peraturan ini juga mengatur tentang penertiban oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit sosial, serta kewenangan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan Pelacuran maka Surat Izin Usahanya dicabut.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 10, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
SOCIAL ILLNESS PREVENTION OF THE COMMUNITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that social illness of the community is an act that causes unrest, harms the community and causes social upheaval which in turn can threaten security, peace and order in the community;
that the rampant development of social illness of the community in Metro City is inseparable from the lack of social control in the midst of the community and law enforcement efforts that have not been maximized;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Metro City concerning Social Illness Prevention of the Community;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0d5b96a-4142-45f1-89fc-32f3dd66a523","actionData","errors"]