[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0bcf54f-389c-4b2f-b8eb-a926d6c6bd67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-04-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Mendirikan Bangunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2011/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sejalan dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat, menumbuhkan konsekwensi bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengendalikan, menata dan mengembangkan secara tertib, terarah dan terpadu dimasa mendatang sehingga diperlukan pengaturan dalam hal mendirikan bangunan. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan daerah Kabupaten Nunukan saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Mendirikan Bangunan. \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tantang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tantang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tantang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. \n Peraturan ini mengatur mengenai menyebutkan tujuan dari pengaturan izin mendirikan bangunan untuk menjamin tertib ruang dan keselamatan bangunan. Mengklasifikasikan jenis-jenis bangunan yang memerlukan izin, serta kriteria yang harus dipenuhi. Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan izin, termasuk dokumen yang diperlukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 32 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Seri B Nomor 06).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan. Maksud dari peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam memberikan dasar hukum dalam penerbitan IMB. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten nunukan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

\n\n

Peraturan ini mengatur fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, yang meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, dan ganda/campuran. Klasifikasi bangunan gedung didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zona gempa, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan waktu penggunaan.

\n\n

Tata letak bangunan diatur terkait garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan pagar (GSP). Persyaratan lingkungan mencakup aspek pandangan lalu lintas, keamanan, keselamatan umum, keseimbangan lingkungan, dan kesehatan lingkungan. Persyaratan teknis bangunan meliputi arsitektur, konstruksi, ketahanan terhadap kebakaran, dan utilitas seperti instalasi air bersih, pembuangan air hujan dan air kotor, serta pengelolaan sampah.

\n\n

Pengelolaan dampak lingkungan diatur, termasuk kewajiban AMDAL, UPL, dan UKL bagi kegiatan yang menimbulkan dampak besar. Ketentuan pengelolaan daerah bencana juga diatur, termasuk larangan membangun atau persyaratan khusus di daerah bencana.

\n\n

Prosedur perizinan bangunan (IMB) diatur, termasuk persyaratan permohonan, penerbitan izin, dan kewajiban pemasangan plat nomor IMB. Masa berlaku izin adalah selama-lamanya, kecuali untuk penguasaan tanah berdasarkan pinjam pakai/kontrak. IMB berakhir apabila mendirikan bangunan baru, tambahan, mengubah, atau membongkar bangunan yang sudah ada.

\n\n

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan bangunan dilakukan oleh petugas yang berwenang. IMB dapat dicabut apabila persyaratan tidak benar atau pelaksanaan pekerjaan menyimpang dari rencana. Bangunan yang didirikan tanpa IMB akan dibongkar.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengurus IMB dengan ketentuan diberikan keringanan pengurusan dan retribusi.\n2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keriangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.\n3. Bangunan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan tetap diberlakukan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001.\n4. Bangunan yang pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini sedang diproses IMBnya atau sedang didirikan berdasarkan IMB menurut peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2001 tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau IMBnya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Nunukan No. 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57406/perda-kab-nunukan-no-1-tahun-2017","63eebc84-3825-4667-b276-27b97bd7c49e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUNUKAN REGENCY GOVERNMENT
NUNUKAN REGENCY REGULATION
NUMBER 06 OF 2011
ABOUT
BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NUNUKAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in line with the rapid development carried out by the Nunukan Regency Government and the community, it creates consequences for the Nunukan Regency Government to control, manage and develop in an orderly, directed and integrated manner in the future so that regulations are needed in terms of erecting buildings;
that Nunukan Regency Regulation Number 8 of 2001 concerning Building Permits is no longer in accordance with the current conditions and developments in the Nunukan Regency area;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, it is necessary to stipulate a Nunukan Regency Regulation concerning Building Permits;

Considering:

Law Number 18 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0bcf54f-389c-4b2f-b8eb-a926d6c6bd67","actionData","errors"]