[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c093ce35-88bc-49db-bbf1-f513bd5862f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2023","number","18","year","2023","published_date","2023-08-30","effective_date","2023-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEBIJAKAN - STRATEGI - KAWASAN - PERBATASAN NEGARA - PERTAHANAN - KEAMANAN NEGARA - PROVINSI PAPUA
2023
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 18, BN 2023 (723) : 14 HLM.; JDIH.KEMHAN.GO.ID
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua perlu mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua. \n Dasar hukum Permenhan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019\r\n \n Permenhan ini mengatur mengenai Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau, Papua Nugini, dan Australia yang dilakukan dengan penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan\r\nkeamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara, dan pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023. \n Lampiran file: 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini mencakup penegasan dan penetapan batas wilayah negara, pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, serta pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan kepala staf angkatan dalam pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTRY OF DEFENSE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POLICIES, STRATEGIES, AND MANAGEMENT
OF STATE BORDER AREAS FUNCTIONING AS
STATE DEFENSE AND SECURITY IN PAPUA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize a region functioning for state defense and security that guarantees the integrity, sovereignty, and order of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is necessary to organize the spatial layout of state border areas in Papua Province;
that for the spatial planning of state border areas in Papua Province, policies and strategies have been regulated as stipulated in Presidential Regulation Number 32 of 2015 concerning the Spatial Plan for State Border Areas in Papua Province, it is necessary to implement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c093ce35-88bc-49db-bbf1-f513bd5862f8","actionData","errors"]