[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c083d9f1-dee4-4da8-a1e4-35628711fbdd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Kota Subulussalam.","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kota Subulussalam","place_of_enactment","Subulussalam","theme","Tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Kota Subulussalam.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD/3/2025
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Kota Subulussalam.
ABSTRAK:	\n \n \tBahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota, Pemerintah Kota diamanatkan untuk melaksanakan strategi Pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota.\r\n\tBahwa berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksana Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Subulussalam.\r\n \n \tDasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010; \n \tPeraturan Walikota ini mengatur Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Subulussalam. Peraturan ini menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi laki-laki maupun perempuan secara adil. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025. \n Hlm 4 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Subulussalam. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi gender ke dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.

Pemerintah Kota diwajibkan melaksanakan PUG untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki, yang mencakup peningkatan kualitas hidup serta kualitas keluarga. Dalam aspek perencanaan, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus melalui Analisis Gender untuk memastikan responsivitas terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil analisis ini dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) yang menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran daerah.

Untuk mendukung implementasi PUG, ditetapkan tujuh prasyarat utama, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender, serta partisipasi masyarakat. Kelembagaan PUG diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis, dan Focal Point PUG di setiap Perangkat Kota. Selain itu, Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama koordinatif dan implementatif dengan pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak serta penguatan kapasitas perencanaan responsif gender.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF SUBULUSSALAM
PROVINCE OF ACEH

REGULATION OF THE MAYOR OF SUBULUSSALAM
NUMBER 3 OF 2025
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF QANUN OF SUBULUSSALAM CITY NUMBER 21 OF 2010
ON THE IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN SUBULUSSALAM CITY

MAYOR OF SUBULUSSALAM,

Considering :

that in order to follow up on Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2011 concerning Amendments to Minister of Home Affairs Regulation Number 15 of 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Gender Mainstreaming in Regions, the City Government is mandated to implement development strategies and integrate gender as an integral dimension of planning, preparation, implementation, monitoring, and evaluation of development policies, programs, and activities in the City;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Mayor Regulation concerning the Implementing Regulation of Qanun of Subulussalam City Number 21 of 2010 concerning the Implementation of Gender Mainstreaming in Subulussalam City.

Bearing in Mind :

Article 18 of the 1945 Constitution;
Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c083d9f1-dee4-4da8-a1e4-35628711fbdd","actionData","errors"]