[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c068e9af-2e21-44e0-a217-8fc0772e3e4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KETENAGAKERJAAN - DENGAN - RAHMAT - TUHAN - YANG - MAHA - ESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2013/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan bidang ketenagakerjaan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, diperlukan pengaturan di bidang ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1951\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1974\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1981\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1984\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 \r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 \r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 \r\nUndang-undang Nomor 2 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 \r\nUndang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002\r\nPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 \r\nKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.250/MEN/XII/2008\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujusn, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan ketenagakerjaan, hubungan industrial, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013. \n 99 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dibentuk dengan maksud untuk mengatur bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh dan komprehensif, meliputi pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah karena bidang ketenagakerjaan memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah dan merupakan urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan ketenagakerjaan (waktu kerja, pekerja wanita, pekerja anak, penyerahan sebagian pekerjaan, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja/buruh), serta hubungan industrial. Beberapa ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan perencanaan tenaga kerja.
Penyelenggaraan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Pengaturan penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD, dan AKAN.
Kewajiban pengusaha untuk melaporkan lowongan pekerjaan.
Perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat.
Pengaturan mengenai tenaga kerja asing.
Perlindungan waktu kerja dan hak istirahat.
Larangan mempekerjakan anak, dengan pengecualian tertentu.
Pengaturan mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.
Ketentuan mengenai pengupahan, termasuk sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil.
Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
Pembentukan koperasi pekerja.
Pemberian tunjangan hari raya (THR).
Kesempatan beribadah bagi pekerja.
Pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit.
Pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah.

","transitional_provisions","1. Izin ketenagakerjaan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan.\n2. Semua perizinan dan pengesahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2013

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG

Considering:

that in accordance with the role and position of the labor sector which is very strategic in regional development, it is necessary to have comprehensive and thorough regulations in the field of labor covering human resources development, increasing productivity and competitiveness of labor, expanding employment opportunities, employment service, industrial relations development and worker protection;
that based on the provisions in Article 7 paragraph (2) letter 1 of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, the labor sector is a mandatory affair that is delegated to the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c068e9af-2e21-44e0-a217-8fc0772e3e4b","actionData","errors"]