[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c043f706-b186-41ad-8807-76cc2c2f5197","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara","place_of_enactment","Langgur","theme","Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/NO. 2; TLD. 2013/NO. 164 ; 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu\r\nmeninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara\r\nNomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau\r\nPertokoan pada Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan \r\nUndang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam\r\nWilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 1645); \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4286); \r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4355); \r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4400); \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang\r\n\r\nNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4844); \r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor\r\n130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang\r\nPembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukkan Daerah\r\nMaluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara\r\nTahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n264); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4737); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang\r\nPemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah\r\nKota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara\r\nProvinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 5227); \r\n3\r\n \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah; \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun\r\n1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku\r\nTenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun\r\n1988 Nomor 8 Seri D); \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas\r\nDaerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nMaluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas\r\nDaerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D); \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun\r\n2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008\r\nNomor 08 Seri A) \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Nama Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsisp dan dadaran dalam penetapan struktur besarnya tarif, struktur besarnya tarif, Wilayah pemungutan, Masa Retribusi dan saat retribusi terhutang, Surat Pendaftaran, tata cara pemungutan, sanksi administrasim tata cara pembayaran. tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi, kadaluwarsa Penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Kabupaten Maluku Tenggara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Maluku Tenggara. Retribusi ini dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi meliputi pasar grosir berbagai jenis barang, tempat pelelangan ikan, ternak, dan hasil bumi, serta pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tersebut. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, luas, dan jangka waktu pemakaian, dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Wajib retribusi wajib mengisi SPORD. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Diatur pula mengenai tata cara pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Terdapat ketentuan pidana bagi wajib retribusi yang merugikan keuangan daerah, serta ketentuan mengenai penyidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SOUTHEAST MALUKU

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
ABOUT
LOCAL FEE FOR WHOLESALE MARKET AND/OR SHOPPING CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHEAST MALUKU,

Considering:

that with the issuance of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to review Regional Regulation of Southeast Maluku Regency Number 03 of 2002 concerning Local Fee for Wholesale Market and/or Shopping Center in Southeast Maluku Regency to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Southeast Maluku Regency concerning Local Fee for Wholesale Market and/or Shopping Center;

In view of:

Law Number 60 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 23 of 1957 Concerning the Establishment of Level II Autonomous Regions Within the Territory of Level I Autonomous

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c043f706-b186-41ad-8807-76cc2c2f5197","actionData","errors"]