[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0277494-5af6-43b9-8081-ab9ee9aeebe7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-01-25","effective_date","2019-01-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyakit Akibat Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYAKIT - KERJA - jaminan kecelakaan kerja
2019
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 7, LN.2019/NO.18, LL SETKAB : 5 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Penyakit Akibat Kerja
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Perpres tentang Penyakit Akibat Kerja. \n Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan rogram Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. \n Peraturan Presiden ini mengatur tentang hak Pekerja atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meskipun hubungan kerja telah berakhir jika didiagnosis menderita penyakit akibat kerja. Hak atas manfaat JKK diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dengan tujuan mengatur penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, serta memberikan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada pekerja yang menderita penyakit akibat kerja.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menetapkan bahwa pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK, meskipun hubungan kerja telah berakhir, dengan syarat penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir. Penyakit akibat kerja meliputi penyakit yang disebabkan oleh paparan faktor dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan penyakit spesifik lainnya. Diagnosis harus dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Penyakit yang belum tercantum dalam lampiran peraturan ini harus dibuktikan secara ilmiah dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pencatatan dan pelaporan penyakit dilakukan oleh pemberi kerja dan instansi terkait untuk kepentingan pendataan nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","KEPPRES No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62052/keppres-no-22-tahun-1993","f7e7e7bb-61a3-41c7-9b07-c9f8029dcb49","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
OCCUPATIONAL DISEASES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 48 paragraph (3) of Government Regulation Number 44 of 2015 concerning the Implementation of the Occupational Accident Insurance Program and Death Benefit, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Occupational Diseases; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Government Regulation Number 44 of 2015 concerning the Implementation of the Occupational Accident Insurance Program and Death Benefit. \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING OCCUPATIONAL DISEASES.

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0277494-5af6-43b9-8081-ab9ee9aeebe7","actionData","errors"]