[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","72ec96c43cff19a75b47d22a7ed97a32-8d07e6549dc26b7e","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=72ec96c43cff19a75b47d22a7ed97a32,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_135":131},"regulationId","c024e7b8-57dd-45ce-8654-37dbf3753692","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_132":-5,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029","short_title","Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025","number","14","year","2025","published_date","2025-10-10","effective_date","2025-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0f01853a-dc09-47a6-a9a9-7aae87cb5756","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia","short_name","Permenham","subjects",[76],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"sectors","location","Kementerian Hak Asasi Manusia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana strategis - Kementerian Hak Asasi Manusia
2025
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia NO. 14, BN Tahun 2025 No. 804
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia TENTANG Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Hak Asasi Manusia;\r\nb.\r\nbahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;\r\nc.\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian HAM Tahun 2025-2029; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);\r\n8. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);\r\n9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029. \n Renstra Kemenham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :\r\na. pendahuluan;\r\nb. visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis kementerian;\r\nc. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;\r\nd. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan\r\ne. penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66); b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630); dan c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 185 halaman \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98,104,108],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","Permenkumham No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 20202024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277501/permenkumham-no-7-tahun-2024","36069578-a5b5-4de7-8152-46f698f12a20",{"_99":105,"_101":106,"_44":107},"Permenkumham No. 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174151/permenkumham-no-33-tahun-2020","4c7870ed-0b56-424c-8991-242bbbd55008",{"_99":109,"_101":110},"Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=c024e7b8-57dd-45ce-8654-37dbf3753692","notFound","actionData","errors"]