[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0207772-73c8-47cc-887b-780af0fcb204","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah","short_title","Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990","number","6","year","1990","published_date","1990-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1990
Undang-undang (UU) NO. 6, website peraturan.go.id : 7 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1990. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut, yang sebelumnya telah diperlakukan setara dengan kabupaten lain di Maluku. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah meliputi beberapa kecamatan, dan ibukotanya ditetapkan di Soasio. Pemerintahan daerah akan dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Urusan pemerintahan yang diserahkan meliputi berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan dasar.","transitional_provisions","1. Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Halmahera Tengah untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku. 2. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah terdiri dari anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil Organisasi Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum 1987 yang dilaksanakan di daerah tersebut dan anggota yang diangkat dari golongan karya ABRI. 3. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah: pegawai-pegawai, tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya, Badan-badan Usaha Milik Daerah, hutang-piutang, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan. Pelaksanaan penyerahan ini selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 4. Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 1990
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF CENTRAL HALMAHERA LEVEL II REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that the territory referred to in Law Number 23 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 20 of 1957 concerning Amendments to the Law on the Establishment of the Autonomous Region of West Irian Province as Law, has been included as the territory of West Irian Province which was later called Central Halmahera, then based on Law Number 1 Pnps. of 1962 it was returned to the territory of Maluku Province;
that the return of the Central Halmahera region from the Autonomous Region of West Irian Province to the territory of Maluku Province has not yet been accompanied by clear regulations regarding its status, thus complicating efforts to develop and administer government and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0207772-73c8-47cc-887b-780af0fcb204","actionData","errors"]