[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bff59b15-54ed-4e5f-8ecf-17f3957ee169","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab Pasuruan Tahun 2012 No 11 TLD No 243
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nmaka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan\r\nmenggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di\r\nDaerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna\r\nmewujudkan kemandirian Daerah yang otonom;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli\r\nDaerah khususnya di bidang pengelolaan tempat\r\npelelangan ikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPasuruan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi\r\nTempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16\r\nTahun 2009 perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\n\r\n UU No. 12/1950 jo. UU No. 2/1965;\r\n\r\n UU No. 8/1981;\r\n\r\n UU No. 31/2004 jo. UU No. 45/2009;\r\n\r\n UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008;\r\n\r\n UU No. 33/2004;\r\n\r\n UU No. 28/2009;\r\n\r\n UU No. 12/2011;\r\n\r\n PP No. 27/1983;\r\n\r\n PP No. 58/2005;\r\n\r\n PP No. 38/2007;\r\n\r\n PP No. 69/2010;\r\n\r\n Permendagri No. 13/2006 jo. Permendagri No. 21/2011;\r\n\r\n Permendagri No. 4/1997;\r\n\r\n Kepmen Bersama No. 139/1997, No. 902/KPTS/PI.420/9/1997, No. 03/SKB/m/IX/1997;\r\n\r\n Perda Kab. Pasuruan No. 4/2008;\r\n\r\n Perda Kab. Pasuruan No. 12/2008. \n peraturan ini mengatur mengenai Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; memuat antara lain: golongan retribusi; cara mengukur ; prinsip dan sasara; wilayah pemungutan; masa retribusi; tata cra pemungutan; cara penagihan, cara pengurangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2002 \n jumlah 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2009.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan, menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang otonom.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan fasilitas tempat pelelangan ikan.
Golongan Retribusi: Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan dalam retribusi jasa usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase dari nilai harga jual ikan hasil lelang.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar. Tarif ditetapkan sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang, dengan pembagian 1,5% dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual dan 3,5% dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi terutang adalah pada saat transaksi jual beli. Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
Tata Cara Penagihan: Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun.
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa: Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Insentif Pemungut: SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING
FEES FOR FISH AUCTION PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Region is granted the authority to explore and use the potential sources of revenue in the Region in the form of Regional Taxes and Regional Retribution in order to realize the independence of the autonomous Region.
that in order to increase Regional Original Income, especially in the management of fish auction places, the Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 11 of 2002 concerning Fees for Fish Auction Places as amended by Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 16 of 2009 needs to be replaced.
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bff59b15-54ed-4e5f-8ecf-17f3957ee169","actionData","errors"]