[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfef86fd-eecf-4a45-9dbf-bdd8e741781e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2011/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Bandung Barat. Latar belakangnya adalah bahwa air tanah merupakan sumber daya terbatas yang perlu dikelola untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kelangkaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang seimbang, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Bupati berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah, menyusun kebijakan teknis, serta mengatur dan memberikan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah. Dinas terkait melaksanakan wewenang ini atas nama Bupati.

\r\n

Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perencanaan mencakup inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi, dan penyusunan rencana pengelolaan air tanah. Pelaksanaan meliputi konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air tanah. Pemantauan dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan pemeriksaan laporan. Evaluasi digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air tanah.

\r\n

Konservasi air tanah dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian, pengawetan, serta pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran. Pendayagunaan air tanah meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan mencegah amblesan tanah.

\r\n

Pemanfaatan air tanah wajib memiliki izin dari Bupati, yang meliputi Izin Pemakaian Air Tanah (untuk kegiatan bukan usaha) dan Izin Pengusahaan Air Tanah (untuk kegiatan usaha). Peraturan ini juga mengatur sistem informasi air tanah, pembiayaan pengelolaan air tanah, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.\r\n2. Pemegang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that groundwater is a water resource with limited availability, so excessive exploitation activities can damage the environment and cause groundwater scarcity;
that in order to overcome the imbalance between groundwater availability and increasing needs, and in order to implement autonomy, the region has an obligation to preserve the environment and water resources, so it is necessary to regulate groundwater management;
that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and Government Regulation Number 43 of 2008 concerning Groundwater Management, the Regional Government is authorized to organize Groundwater Management;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfef86fd-eecf-4a45-9dbf-bdd8e741781e","actionData","errors"]