[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfeef7f6-f5f6-4239-849a-721696b78cd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011","number","26","year","2011","published_date","2011-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-pertambangan-mineral
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD Tahun 2011 No.26/TLD No.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa mineral yang terkandung di wilayah Kabupaten\r\nPurworejo merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai\r\nkarunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan\r\npenting dalam mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu\r\npengelolaannya harus diatur dengan sebaik-baiknya agar\r\ndapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah\r\nDaerah;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral\r\ndan Batubara, Pengaturan terhadap pertambangan mineral\r\nyang merupakan kewenangan Daerah diatur dengan\r\nPeraturan Daerah;\r\nc. bahwa untuk mengatur pengelolaan pertambangan di\r\nDaerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan\r\nPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan\r\nPertambangan Bahan Galian, namun dengan berlakunya\r\nUndang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang\r\nPertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan\r\nDaerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan\r\nperundang-undangan yang berlaku sehingga perlu\r\ndisesuaikan \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\nbeberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo\r\nNomor 3 Tahun 1988;Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun\r\n2004;Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun\r\n2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan\r\nDaerah dalam pengelolaan pertambangan, penyelidikan dan penelitian\r\npertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, penciutan atau\r\npengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan\r\nRakyat, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, hak dan\r\nkewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat,\r\nusaha jasa pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pendapatan negara\r\ndan Daerah dari pengelolaan pertambangan, kebijakan pengelolaan\r\npertambangan mineral untuk kepentingan Daerah serta pembinaan dan\r\npengawasan pertambangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPurworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan\r\nGalian. \n 47 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 29).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui pengelolaan mineral yang optimal, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pembuatan peraturan daerah, pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik, pengawasan, inventarisasi, pengelolaan informasi geologi, penyusunan neraca sumber daya mineral, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah, penyampaian informasi kepada Menteri dan Gubernur, pembinaan dan pengawasan reklamasi, serta peningkatan kemampuan aparatur.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP): Kriteria penetapan WIUP mineral logam dan bukan logam, proses penawaran dan pelelangan, serta permohonan WIUP.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR): Kriteria dan mekanisme penetapan WPR.
Izin Usaha Pertambangan (IUP): Persyaratan kepemilikan IUP, jenis IUP (Eksplorasi dan Operasi Produksi), pemasangan tanda batas, luas wilayah dan jangka waktu IUP untuk mineral logam, bukan logam, dan batuan, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, serta berakhirnya IUP.
Hak dan Kewajiban Pemegang IUP: Hak melakukan tahapan usaha pertambangan, memanfaatkan prasarana umum, memiliki mineral yang diproduksi, serta kewajiban menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mengelola keuangan, meningkatkan nilai tambah, memberdayakan masyarakat, dan mematuhi batas toleransi lingkungan.
Usaha Jasa Pertambangan: Penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR): Persyaratan dan tata cara pemberian IPR, luas wilayah, jangka waktu, hak, dan kewajiban pemegang IPR.
Reklamasi dan Pascatambang: Kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IPR.
Pendapatan Negara dan Daerah: Pembayaran pendapatan negara dan daerah oleh pemegang IUP dan IPR.
Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral: Pengendalian produksi dan penetapan kebijakan pengolahan mineral di Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan oleh SKPD dan pengawasan oleh Bupati melalui Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan.

","transitional_provisions","1. Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin.\n2. Pemegang Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah wajib menyesuaikan izinnya menjadi IUP atau IPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pemegang Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah wajib menyampaikan rencana kegiatan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 56 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan IUP atau IPR.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 52 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO
REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 26 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

Considering:

that the minerals contained in the Purworejo Regency are non-renewable natural resources as a gift from God Almighty which have an important role in the welfare of the community, therefore their management must be regulated as well as possible in order to provide benefits for the community and the Regional Government;
that according to the provisions in Article 8 paragraph (1) of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Regulations regarding mineral mining which are the authority of the Region are regulated by Regional Regulations;
that to regulate mining management in the Region, the Purworejo Regency Government has established Regional Regulation Number 3 of 2004 concerning Management of Excavated Materials Mining, however,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfeef7f6-f5f6-4239-849a-721696b78cd6","actionData","errors"]