[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfec4acb-8e5f-4eaa-9d64-b2e70396a39b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memelihara kontinuitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu dipungut retribusi terhadap pemberian pelayanan\r\nkesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan\r\nkembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di\r\nmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor\r\n031/Berhub/1972; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XII 1993 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/1997; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Penetapan Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif; Penyesuaian Tarif; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Lembaga Asuransi Kesehatan (AKSES) Atau Pihak Lainnya; Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Keluarga Miskin; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Pembayaran Dan Penundaan Pembayaran; Insentif Pemungutan; Sanksi Administrasi; Penagihan; Kekeringan, Pengurangan Dan Pembebasan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011. \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam Wilayah Kabupaten Tapin.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin, yang meliputi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD Datu Sanggul Rantau dan Puskesmas, termasuk rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medik, penunjang medik, dan lainnya. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, dan frekuensi pelayanan kesehatan. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan. Terdapat ketentuan tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan di RSUD Datu Sanggul dan Puskesmas, termasuk rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medik dan operatif, kamar bersalin, ICU, ruang isolasi, rehabilitasi medik, penunjang medik, pemulasaran jenazah, ambulance, dan lainnya. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Terdapat pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi peserta lembaga asuransi kesehatan (ASKES) atau pihak lainnya, serta pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2011
ON
LOCAL FEE FOR HEALTH SERVICE IN TAPIN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΡΙΝ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to maintain the continuity of health services in Tapin Regency, it is necessary to collect fees for the provision of health services provided by the Tapin Regency Government;
that with the enactment of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to re-arrange the Regional Regulation on Local Fee for Health Service in Tapin Regency;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Fee for Health Service in Tapin Regency;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 8 Year 1965 on the Establishment of Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfec4acb-8e5f-4eaa-9d64-b2e70396a39b","actionData","errors"]