[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfa3c3bf-4849-4678-afcf-9281c211748f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-01-18","effective_date","2018-02-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara","place_of_enactment","Manado","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 5/2018
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah serta menjamin kepastian hukum terhada beralihnya sebagaian kewenangan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dibidang perizinan menjadi kewenangan urusan pemerintahan Provinsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan besaran tarif pungutan retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU no. 2 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PERMENKP No. Per.30/MEN/2012; PERMENKP No. 49/PERMEN-KP/2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDA No. 1 Tahun 2012; PERDA No. 4 Tahun 2016. \n Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2018. \n Perda No. 1 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2000; PERDA No. 3 Tahun 2000; PERDA No. 6 Tahun 2000; PERDA No. 13 Tahun 2000; Pasal 5, 6, dan 7 Perda No. 2 Tahun 2004; Perda No. 5 Tahun 2005.\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;\n2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;\n3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air;\n4. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air;\n5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;\n6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pangambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai berbagai jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan beberapa peraturan daerah sebelumnya tidak sesuai lagi dan perlu diganti.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis Pajak Daerah: Peraturan ini mengatur 5 (lima) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.\n2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Mengatur tentang objek pajak (kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor), subjek pajak (orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor), dasar pengenaan pajak (Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan), tarif pajak (bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan kepemilikan), dan wilayah pemungutan.\n3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Mengatur tentang objek pajak (penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor), subjek pajak (orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor), dasar pengenaan pajak (Nilai Jual Kendaraan Bermotor), tarif pajak (bervariasi berdasarkan jenis penyerahan), dan wilayah pemungutan.\n4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Mengatur tentang objek pajak (bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor), subjek pajak (konsumen bahan bakar kendaraan bermotor), dasar pengenaan pajak (nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum PPN), tarif pajak, dan wilayah pemungutan.\n5. Pajak Air Permukaan (PAP): Mengatur tentang objek pajak (pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan), subjek pajak (orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan), dasar pengenaan pajak (Nilai Perolehan Air Permukaan), tarif pajak, dan wilayah pemungutan.\n6. Pajak Rokok: Mengatur tentang objek pajak (konsumsi rokok), subjek pajak (konsumen rokok), dasar pengenaan pajak (cukai rokok), tarif pajak, dan wilayah pemungutan. Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai rokok.\n\nPeraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak, termasuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta mekanisme keberatan dan banding. Selain itu, diatur pula mengenai ketentuan pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah.","transitional_provisions","Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pangambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SULAWESI;

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation
of Level I Region of North Sulawesi Province Number 4 of 1998
concerning Motor Vehicle Tax as amended by
Regional Regulation of Level I Region of North Sulawesi Province Number 6
of 2002, Regional Regulation of Level I Region of North Sulawesi
Province Number 5 of 1998 concerning Motor Vehicle Transfer Fee
as amended by Regional Regulation
of Level I Region of North Sulawesi Province Number 7 of 2002,
Regional Regulation of Level I Region of North Sulawesi Utara Number
6 of 1998 concerning Motor Vehicle Fuel Tax
as amended by Regional Regulation of North Sulawesi Province
Utara Number 8 of 2002, Regional Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfa3c3bf-4849-4678-afcf-9281c211748f","actionData","errors"]