[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf9dc7ea-8d01-403e-b536-b573a351c378","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016","number","03","year","2016","published_date","2016-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016. \n 85 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Tanjungpinang. Latar belakangnya adalah kondisi geografis, geologis, dan demografis Kota Tanjungpinang yang rawan bencana, baik karena faktor alam, non-alam, maupun manusia. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca-bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup:

\r\n

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (ex-officio) dan dibantu oleh Kepala Pelaksana.
Pembagian tanggung jawab dan wewenang antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam penanggulangan bencana, termasuk pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, pengalokasian dana, dan pemulihan kondisi pasca-bencana.
Pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra-bencana (perencanaan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini), tanggap darurat (pengkajian, penentuan status darurat, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan dini), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Pengaturan penanggulangan bencana non-alam dan bencana sosial, termasuk analisis risiko, penanggulangan, pemulihan, dan pemeliharaan.
Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari APBD, APBN, masyarakat, dan sumber lain yang sah.
Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana.

\r\n","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah diatur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TANJUNGPINANG
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the territory of Tanjungpinang City has geographical, geological, and demographic conditions that are prone to disasters, whether caused by natural factors, non-natural factors, or human actions that cause environmental damage, property loss, psychological impacts, and casualties which, under certain circumstances, can hinder regional development;
that in order to anticipate disaster risks and restore post-disaster conditions in accordance with the order of values that live, grow and develop in community life, it is necessary to have systematic, planned, coordinated and integrated disaster management efforts;
that based on the provisions of Article 9 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf9dc7ea-8d01-403e-b536-b573a351c378","actionData","errors"]