[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf8c9a35-52f1-4beb-ae9f-a53d9930ee6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;\r\nUndang-Undang Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film atau Media Lainnya dan Legalisasi;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; \n 1. Penyelenggaraan Kearsipan;\r\n2. Pengelolaan Arsip Dinamis;\r\n3. Pengelolaan Arsip Statis;\r\n4. Autentikasi;\r\n5. SIKD dan JIKD;\r\n6. Pengawasan dan Evaluasi;\r\n7. Peran Serta Masyarakat;\r\n8. Larangan; dan\r\n9. Sanksi Administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah. Kebijakan ini menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang andal, melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat adat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perorangan. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang meliputi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, penyelenggaraan sistem kearsipan, organisasi kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama, dan pendanaan. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sementara pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab LKD. Sistem Kearsipan Daerah (SKD) berfungsi untuk mengidentifikasi keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan, menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi, dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. SDM bidang kearsipan terdiri atas pejabat fungsional arsiparis dan SDM non-arsiparis. Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar, serta menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip. LKD melaksanakan sosialisasi kearsipan untuk mewujudkan masyarakat sadar arsip dan dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak. Pendanaan penyelenggaraan kearsipan dialokasikan dalam APBD.","transitional_provisions","1. Dalam hal pimpinan unit kearsipan belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.\n2. Dalam hal unit kearsipan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan pencipta arsip dan selanjutnya wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

\n\n \n \n \n

Considering :

that archiving is organized as an effort to support government performance and development as well as to save the nation's collective memory;
that archiving needs to be organized comprehensively and integratedly for the benefit of the present and future generations;
that the Kapuas Regency Government needs to have a legal basis as a guideline and legal certainty in the implementation of archiving, in order to realize orderly archives and improve information services to the public in the form of regional regulations;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Archival Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf8c9a35-52f1-4beb-ae9f-a53d9930ee6d","actionData","errors"]