[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf7e479b-6144-4fc9-a03f-67235e5e878e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 8 Tahun 2006","number","8","year","2006","published_date","2006-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Kerja Sama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2002 tentang Kerjasama Desa di cabut . \n \tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n3.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 \r\n4.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n \n KERJA SAMA DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2002 tentang Kerjasama Desa \n 6 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama desa di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerjasama Desa dicabut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk landasan hukum yang jelas mengenai kerjasama antar desa.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Ruang Lingkup Kerjasama:** Kerjasama desa dapat dilakukan antar desa dalam satu kecamatan, antar desa di kecamatan berbeda, atau antara desa dengan pihak ketiga. Bidang kerjasama meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk peningkatan perekonomian, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.\n2. **Tata Cara Kerjasama:** Rencana kerjasama dibahas dalam musyawarah desa dengan BPD, mencakup bidang kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta biaya. Hasil musyawarah disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.\n3. **Badan Kerjasama:** Untuk pelaksanaan kerjasama, dapat dibentuk Badan Kerjasama yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Badan ini bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya, serta dapat membentuk Sekretariat untuk administrasi.\n4. **Perubahan, Penundaan, dan Pembatalan:** Perubahan, penundaan, atau pembatalan kerjasama dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.\n5. **Biaya Pelaksanaan:** Biaya kerjasama dibebankan kepada desa yang bekerjasama, dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak atau oleh Badan Kerjasama.\n6. **Penyelesaian Perselisihan:** Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat. Camat memfasilitasi perselisihan antar desa dalam satu kecamatan, sementara Bupati memfasilitasi perselisihan antar desa di kecamatan berbeda. Jika pihak ketiga tidak menerima penyelesaian, mereka dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.\n7. **Peran Bupati, Camat, dan BPD:** Bupati dan Camat memberikan rekomendasi dan pengawasan, sementara BPD memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan kerjasama.","transitional_provisions","1. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2006
ON
VILLAGE COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ΒΑΝΤΑΕΝNG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 85 of Government Regulation Number 72 Year 2005 on Villages, the Regional Regulation Number 8 of 2002 on Village Cooperation is revoked; \n that based on the considerations as referred to in letter a above, it is deemed necessary to form a Regional Regulation on Village Cooperation. \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette RI Number 1822); \n Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf7e479b-6144-4fc9-a03f-67235e5e878e","actionData","errors"]