[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf7dd484-1e3c-40bc-84ee-83cc28255d8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-09-28","effective_date","2018-10-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pernerintahan Daerah perh-l menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaft Pendidikan \n Pasal 18 ayat t6) UUD 1945; Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, inovasi daerah, pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penerbitan izizn pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, penambahan, penggabungan, pendirian dan penutupan satuan pendidikan, pembinaan bahasa dan sastra, pendanaan pendidikan, peserta didik, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018. \n 53 Hlmn. Penjelasan 8 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, termasuk merumuskan kebijakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi daerah dalam pendidikan dapat diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu. Pendidikan menengah memiliki fungsi meningkatkan nilai keimanan, kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan kesiapan untuk pendidikan tinggi atau hidup mandiri. Pendidikan khusus bertujuan memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Kurikulum muatan lokal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan, dengan pemerintah daerah merencanakan kebutuhan mereka. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur melalui berbagai komponen masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan provinsi, dan komite sekolah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.\n2. Pendidik yang melalaikan tugas dikenai sanksi administratif.\n3. Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dikenai sanksi administratif.\n4. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan.\n5. Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA
NUMBER 9 OF 2018
ON
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Education Administration;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 24 of 1956 on the Establishment of the Autonomous Region of Atjeh Province and Amendments to the Regulations on the Establishment of the The Province of North Sumatera, (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 64, Supplement to the State Gazette Number 1103);
Law Number 20 of 2003 on the National Education System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 78, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf7dd484-1e3c-40bc-84ee-83cc28255d8d","actionData","errors"]