[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf7c6bd7-d4b1-4dbf-b825-e191daeaee4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2023","number","19","year","2023","published_date","2023-09-29","effective_date","2023-10-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JASA TELEKOMUNIKASI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - TENTARA NASIONAL INDONESIA
2023
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 19, BN 2023 (836) : 40 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Tata Cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan landasan hukum sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran terkait penggunaan jasa telekomunikasi perlu mengatur mengenai tata cara penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. \n Dasar hukum Permenhan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 52 Tahun 2000, Perpres Nomor 94 Tahun 2022, Permenhan Nomor 14 Tahun 2019; dan Permenhan Nomor 3 Tahun 2020.j \n Dalam Permenhan ini diatur tentang tata cara penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Penggunaan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menggunakan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 40 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 21 dan lampiran hlm 22 sd 40) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604).","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan penggunaan jasa telekomunikasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah terkait penggunaan jasa telekomunikasi. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup penggunaan berbagai jenis jasa telekomunikasi seperti telepon PSTN, telepon seluler, lease line, internet, VPN IP, bandwidth transponder satelit, VSAT, dan telepon satelit. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban perizinan dan pelaporan penggunaan jasa telekomunikasi, serta persyaratan khusus bagi pejabat yang berhak menerima fasilitas telekomunikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pengguna Jasa Telekomunikasi yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa pembayaran tagihan, teguran tertulis, pembatasan atau pengisoliran sementara, atau pencabutan sambungan Jasa Telekomunikasi.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/179508/permenhan-no-35-tahun-2016","102f87b8-062f-4e8c-8d6a-195fc640cbab","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.836, 2023

MINISTRY OF TELECOMMUNICATION SERVICE USAGE.
PROCEDURE. REVOCATION.

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2023
ABOUT
PROCEDURE FOR THE USE OF TELECOMMUNICATION SERVICES
WITHIN THE MINISTRY OF DEFENSE AND
THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the implementation of main tasks and functions within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces, the use of telecommunication services that are effective, efficient, and integrated within the work units is required;
that the use of telecommunication services that are effective, efficient, and integrated within the work units within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces needs to be adjusted to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf7c6bd7-d4b1-4dbf-b825-e191daeaee4b","actionData","errors"]