[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf79bd7a-bd1c-4ec1-a415-afa87afb8302","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 8, BN.2016/No.301, peraturan.go.id : 9 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi, serta bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek kekayaan intelektual yang dapat dicatatkan perjanjian lisensinya, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.
Prosedur pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi, yang dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik kepada Menteri.
Dokumen-dokumen yang harus diunggah atau dilampirkan dalam permohonan, seperti salinan perjanjian lisensi, sertifikat kekayaan intelektual, surat kuasa (jika ada), dan bukti pembayaran biaya permohonan.
Kewajiban bagi pemohon untuk mengisi formulir pernyataan bahwa perjanjian lisensi memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masih dalam masa perlindungan, tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional, tidak menghambat pengembangan teknologi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban menggunakan konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia jika permohonan diajukan oleh atau atas nama warga negara asing.
Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 hari.
Proses pencatatan perjanjian lisensi dan pengumuman pencatatan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
Masa berlaku pencatatan perjanjian lisensi adalah 5 tahun, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.

","transitional_provisions","1. Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 301, 2016 MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Agreement. Intellectual Property License. Application. Recording. Terms and Procedures.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2016
on
TERMS AND PROCEDURES FOR APPLICATION
FOR RECORDING OF INTELLECTUAL PROPERTY LICENSE AGREEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to further improve services and provide legal certainty for the right holders and/or holders of rights to intellectual property objects and licensees, as well as for the industrial, trade, and investment sectors that can bind third parties, it is necessary to regulate the terms and procedures for applying for recording of license agreements;
that based on the considerations as intended in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf79bd7a-bd1c-4ec1-a415-afa87afb8302","actionData","errors"]