[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf74a76b-e21e-42bc-aefd-b7d255bc907a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan Di Kabupaten Bangka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Penyelenggaraan Perumahan Di Kabupaten Bangka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan dan perkawinan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/ NO.2 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan Di Kabupaten Bangka
ABSTRAK:	\n \n Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, maka dalam rangka menertibkan pembangunan perumahan di kabupaten Bangka, perlu adanya tata cara pembangunan perumahan yang terpadu untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 Tahun 1959; UU No 27 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.15 Tahun 2010; PP No.88 Tahun 2014; Perda Kab Bangka No.2 Tahun 2008; Perda Kab Bangka No.1 Tahun 2013; Perda Kab Bangka No.15 Tahun 2013; Perda Kab Bangka No.15 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka. Meliputi prasarana dan sarana lingkungan perumahan, kepadatan, ketentuan bangunan, pengelolaan lingkungan dan penyelenggaraan perumahan. Serta bupati atau kepala daerah dalam hal ini berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan di Daerah, ini sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Terdapat pula sanksi administrasi bila terdapat aturan yang dilanggar, yang diatur lebih lanjut oleh bupati. Diberikan pula kewenangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemda sebagai penyidik diluar Penyidik Pejabat Polisi. Dan diatur pula mengenai Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi pengembang yang sudah membangun perumahan dan telah memiliki izin pembangunan/kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izinnya dinyatakan tetap berlaku; bagi pengembang yang sudah membangun perumahan tapi belum memiliki izin pembangunan/kegiatan usahanya harus mengurus perizinannya dan wajib menyesuaikan pembangunannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 4 (empat) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; bagi pengembang yang sedang membangun perumahan tapi belum memiliki izin pembangunan/kegiatan usahanya harus mengurus perizinannya dan wajib menyesuaikan pembangunannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n Pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Bangka.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk menertibkan pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka melalui tata cara pembangunan perumahan yang terpadu. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perumahan, termasuk:

Lokasi pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan memenuhi kriteria keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan lingkungan berjati diri.
Persyaratan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, meliputi sistem jaringan jalan, drainase, pembuangan limbah cair dan padat, penerangan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, serta utilitas air bersih dan pemadam kebakaran.
Kepadatan lingkungan perumahan yang meliputi kepadatan penduduk, kepadatan kaveling, dan kepadatan bangunan.
Ketentuan bangunan yang harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.
Pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan pencemaran.
Penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, serta penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Pengembang wajib memenuhi berbagai persyaratan bangunan dan lingkungan serta memiliki izin-izin yang diperlukan.

","transitional_provisions","1. Bagi pengembang yang sudah membangun perumahan dan telah memiliki izin pembangunan/kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izinnya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bagi pengembang yang sudah membangun perumahan tapi belum memiliki izin pembangunan/kegiatan usahanya harus mengurus perizinannya dan wajib menyesuaikan pembangunannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 4 (empat) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Bagi pengembang yang sedang membangun perumahan tapi belum memiliki izin pembangunan/kegiatan usahanya harus mengurus perizinannya dan wajib menyesuaikan pembangunannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara perumahan yang melanggar ketentuan peraturan ini. Sanksi dapat berupa:\n1. Peringatan tertulis.\n2. Pembatasan kegiatan pembangunan.\n3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.\n4. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan.\n5. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel).\n6. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu.\n7. Pembatasan kegiatan usaha.\n8. Pembekuan izin mendirikan bangunan.\n9. Pencabutan izin mendirikan bangunan.\n10. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah.\n11. Perintah pembongkaran bangunan rumah.\n12. Pembekuan izin usaha.\n13. Pencabutan izin usaha.\n14. Pengawasan.\n15. Pembatalan izin.\n16. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu.\n17. Pencabutan insentif.\n18. Pengenaan denda administratif; dan/atau\n19. Penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
ABOUT
HOUSING ADMINISTRATION IN BANGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

Considering:

that in order to regulate housing development in Bangka Regency, it is necessary to have integrated housing development procedures;
that the preparation of housing development procedures aims to realize decent, healthy, safe, harmonious and orderly housing development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, Housing Administration needs to be stipulated by a Regional Regulation of Bangka Regency;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1821);
Law Number 27 of 2000 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf74a76b-e21e-42bc-aefd-b7d255bc907a","actionData","errors"]