[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf707608-55bf-4922-8fca-b992a7ab44ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Alor","place_of_enactment","Kalabahi","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Umum - ketertiban
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraannya dengan peraturan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kebupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; \n Dasar hukum peraturan tersebut Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Alor No. 18 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tertib jalan; V. tertib Sarana dan Prasarana Umum; VI. Tertib Lingkungan; VII. Tertib Sosial; VIII. Tertib Usaha; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Sanksi Administratif; XI. Penyidikan; XII. Ketentuan Pidana; XIII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum \n 10 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 448).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, ketenteraman, dan kebersihan di Kabupaten Alor. Ketertiban umum menjadi urusan wajib pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ruang lingkupnya mencakup tertib jalan, sarana dan prasarana umum, lingkungan, sosial, dan usaha.\n\nKetentuan substansial meliputi kewajiban dan larangan terkait:\n- **Tertib Jalan:** Mentaati peraturan lalu lintas, larangan berjalan kaki di jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, membunyikan klakson di dekat fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan rumah ibadah, parkir lebih dari 5 jam di tepi jalan umum, menutup jalan tanpa izin, memasang portal tanpa izin, memasang spanduk yang merusak fasilitas umum, melakukan pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan, menggali atau mengubah sarana umum, dan menaruh bahan bangunan di jalan.\n- **Tertib Sarana dan Prasarana Umum:** Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana umum seperti jalan, trotoar, jembatan, drainase, taman, dan rambu jalan. Dilarang merusak atau mengalihkan fungsi sarana dan prasarana umum.\n- **Tertib Lingkungan:** Mengkandangkan ternak (sapi, kerbau, kuda, rusa, babi) dengan memperhatikan kesehatan lingkungan. Wajib mengubur ternak yang mati. Membuang sampah pada tempatnya dan dilarang menimbun bahan berbahaya atau membuang sampah sembarangan.\n- **Tertib Sosial:** Memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaporkan keberadaan kepada pemerintah setempat jika bertamu lebih dari 1x24 jam atau hendak menetap. Dilarang memberikan rumah untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Menjaga kebersihan dan keindahan bangunan dan pekarangan. Dilarang menampung orang untuk perbuatan asusila dan melakukan perbuatan asusila di tempat umum. Mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Dilarang berjudi, membuat keributan, memalak, meminta sumbangan tanpa izin, dan mengemis.\n- **Tertib Usaha:** Memiliki izin usaha sesuai peraturan. Dilarang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya, melaksanakan usaha yang tidak sesuai izin, melakukan usaha parkir liar, dan memperjualbelikan barang di trotoar yang mengganggu ketertiban.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ALOR
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ALOR REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT ORDERLINESS, traffic discipline

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ALOR,

\n\n \n \n

Considering:

that public tranquility, road traffic and transport orderliness, traffic discipline, cleanliness, comfort, and environmental security are mandatory affairs of the regional government based on Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to regulate its implementation by regional regulation;
that Regional Regulation of Alor Regency Number 10 of 2003 concerning Cleanliness and Road Traffic and Transport Orderliness, traffic discipline as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf707608-55bf-4922-8fca-b992a7ab44ce","actionData","errors"]