[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf62976c-7765-40eb-bbc6-85a23ba8fca1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa untuk meningkatkan ekosirstem investasi dan kegiatan berusaha di L-raerah perlu didukung dengan\r\nkegiatan berusaha di Daerah perlu didukung dengan pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas, cepat mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; \r\nb. bahwa berdasarkan keten.tlran Pasal 3 Peraturam Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Fenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengatur penyelenggaraan perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undarg Nomot: 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021\r\nPeraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \r\nBAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA \r\nPasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022. \n - \n - \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 25).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 26), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Badung melalui pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong pertumbuhan investasi dan menyederhanakan perizinan berusaha.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendelegasian Kewenangan: Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat berdasarkan asas tugas pembantuan.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang didasarkan pada penetapan risiko dan peringkat skala usaha (UMK-M dan usaha besar). Jenis perizinan dibedakan berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi), dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap kategori.
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha: Persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi.
Manajemen Penyelenggaraan: Kepala DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum.
Tata Hubungan Kerja: Mengatur hubungan kerja antara Kepala DPMPTSP dengan Lembaga OSS, Perangkat Daerah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
Tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha: Pembentukan tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang bertugas memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai standar dan menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan pembinaan, perbaikan, dan/atau penerapan sanksi.
Pelaporan: Bupati wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur secara berkala.

","transitional_provisions","1. Perizinan Berusaha yang telah terbit namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Perizinan Berusaha yang telah terbit dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku.\n3. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 26), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BADUNG
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
CONCERNING
ORGANIZATION OF BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

Considering:

that to improve the investment ecosystem and business activities in the Region, it needs to be supported by quality, fast, easy, integrated, transparent, efficient, effective, and accountable business licensing services;
that based on the provisions of Article 3 of Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Organization of Business Licensing in the Region, it regulates the organization of Business licensing in the Region carried out by the Regional Government in accordance with its authority based on the provisions of the Laws and Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Business Licensing;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf62976c-7765-40eb-bbc6-85a23ba8fca1","actionData","errors"]